ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU

• Yuke Julian Windasari

  Universitas Pamulang Kampus Serang

  Author

• Yayu Angraeni

  Universitas Pamulang Kampus Serang

  Author

• Ade Mulyani

  Universitas Pamulang Kampus Serang

  Author

• Istianah

  Universitas Pamulang Kampus Serang

  Author

• Yunita Suryani

  Universitas Pamulang Kampus Serang

  Author

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.n[2] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.n[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.n[4] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.n[5] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.n[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diucapkan 19 Januari 2026.n[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.n[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.n[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023.n[10] Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP, Jakarta, Cet. I, Mei 2024.n[11] Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Jakarta.n[12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2021.n[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.n[14] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.n[15] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.n[16] Ersa Kusuma dkk., "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 1, No. 3, April 2023.n[17] Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik," Jurnal Demokrasi, Vol. 1, No. 1, 2005.n[18] Kompas.com, "Putusan MK: Wartawan Tak Dapat Langsung Dituntut Pidana karena Kerja Jurnalistiknya," 19 Januari 2026.n[19] Hukumonline.com, "Begini Batas Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru," 8 Januari 2026.n[20] Mahkamah Konstitusi RI, "MK: Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Merupakan Instrumen Konstitusional," mkri.id, 19 Januari 2026

• PDF