ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI
- Authors
-
-
Yulia Rahmawati
Fakultas Hukum, Universitas Pelita BangsaAuthor -
Akbar Sayudi
Fakultas Hukum, Universitas Pelita BangsaAuthor
-
- Keywords:
- Dokumen Elektronik, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Elektronik, Kepastian Hukum
- Abstract
- Tanah merupakan sumber daya yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat sekaligus objek hukum yang penguasaannya perlu dijamin melalui kepastian hukum, salah satunya melalui pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat sebagai alat bukti hak. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan transformasi digital dalam pendaftaran tanah melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kebijakan ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dengan pelaksanaan di lapangan (das sein), khususnya di Kota Bekasi yang masih menghadapi kendala kesiapan infrastruktur teknologi, pemahaman masyarakat, serta persoalan yuridis terkait kedudukan sertifikat elektronik sebagai alat bukti hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penerbitan dokumen elektronik dalam pendaftaran sertifikat tanah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang memandang hukum sebagai norma tertulis sekaligus perilaku nyata dalam praktik, dengan menggunakan pendekatan perundang -undangan, sosiologis, dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya di lapangan. Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai kesesuaian pengaturan normatif dengan praktik penyelenggaraannya serta merumuskan implikasi yuridis penerbitan dokumen elektronik terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Kota Bekasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pendaftaran tanah berbasis elektronik dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.
- References
-
Ahoen. “Analisis Kekuatan, Kerentanan, Dan Tantangan Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik Di Indonesia.”
Andi M. Reyza Yusuf, Nia Kurniati, and Yenni Yunithawati Rukmana. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 7, no. 2 (2024): 271–89.
Annisa Dwi Putri Nur Hasanah. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Mengalami Sengketa Tanah.” Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 2 (2024): 1–15. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.
Aris Prio Agus Santoso Haryadi Totok Wahyudi, Safitri Nur Rohmah, and Ary Rachman. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. CV Jejak (Jejak Publisher), 2020.
Darmayanti et al. “Sosialisasi Peraturan Mentri Aturan ATR No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Socialization of Ministerial Regulation ATR No. 3 of 2023 on the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activiti.”
Dana Indra Sensuse, Prasetyo Adi Wibowo Putro, and Eko Yon Handri. KEAMANAN SIBER: Pengantar dari Sudut Pandang Sistem Informasi. Penerbit Andi, 2026.
Dina Susiani. “Hukum Perundang-Undangan Jilid 1 (Dasar, Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).” Penerbit Tahta Media, February 18, 2025, 45. http://tahtamedia.co.id/issj/article/view/1317.
Duwi Handoko. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Hawa Dan Ahwa, 2015.
Eka Ermala et al. “Efektivitas Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Mewujudkan E-Government.” HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis 3, no. 7 (2025): 189–203.
Fasri Ferroh, Husni Kusuma Dinata, and Chatryen M. Dju Bire. “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Kaitan Dengan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Pubabu, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.” Petitum Law Journal 3, no. 2 (May 2026): 544–65. https://doi.org/10.35508/Pelana.V3i2.22971.
Fatria Hikmatiar, Al Qindy, and Febrihadi Suparidho. “Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023.” Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 11 (2025): 7379–83. https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7856.
Ferdiansyah Adha, Ari Subowo, and Retno Sunu Astuti. “Analisis Kinerja Kantor ATR/BPN Dalam Pembuatan Sertifikasi Pertanahan Di Kota Bekasi.” Journal of Management & Public Policy 13, no. 4 (2024).
Hidayah et al. “Tantangan Dan Peluang Sertifikat Elektronik Dalam Reformasi Pendaftaran Tanah Di Era Digital.”
Jackson Trio Saputra. “Implikasi Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Terhadap Kepastian Hukum Pembeli Beriktikad Baik (Studi Putusan PN Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN.Mks) = Implications Of The Niet Ontvankelijk Verklaard Decision On The Legal Certainty Of Good Faith Buyers.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2026. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53625/.
Juprianta, Anriz N. Halim, and Yuliasara. “Pelaksanaan Sistem Administrasi Pelayanan Publik Secara Online Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah.” Jurnal Nuansa Kenotariatan 4, no. 2 (2021).
Kiki Rizki et al. “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.” AKTUALITA 3, no. 1 (2020): 688–704.
Koesrianti S.H., Ll.M., Ph.D. Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional. Airlangga University Press, 2021.
Made Edy Widiantara Maha Kusuma, I. Made Suwitra, and I. Nyoman Alit Puspadma. “Legal Validity And Evidentiary Strength Of Electronic Land Certificates In Indonesian Law.” Protection: Journal Of Land And Environmental Law 4, no. 3 (March 2026): 198–203. https://doi.org/10.38142/Pjlel.V4i3.1849.
Made Nirmala Dewi Sastradi Putri. “Implementasi Pasal 44 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mewujudkan Transformasi Administrasi Digitalisasi Sertifikat Tanah di Kota Singaraja.” Universitas Pendidikan Ganesha, 2025.
Naufal Alamsyah Fahmi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Universitas Abdurrahman Saleh, 2025. https://repository.unars.ac.id/id/eprint/4019/
- Downloads
- Published
- 2026-08-26
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Betharia, Tauran, Indah Prabawati, Firre An Suprapto, EVALUASI APLIKASI JATIM ONLINE SINGLE SUBMISSION (JOSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.