PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
- Authors
-
-
Aditya Rizky Wijaya
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Dipo Wahyoeno H
Fakultas Hukum, Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- Pengupahan, Tenaga Kerja, UMKM, Hak Asasi Manusia, John Rawls
- Abstract
- Pengaturan pengupahan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penetapan upah yang terkandung dalam Pasal 90B UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus bagi usaha mikro dan kecil, dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memperluas kesempatan kerja dan memberikan peluang yang lebih besar dalam pengupahan, yang seharusnya mempertimbangkan produktivitas dan kekuatan keuangan pengusaha. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pengakuan terhadap hak-hak pekerja dalam konteks pengupahan menjadi semakin penting. Instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan landasan bagi perlindungan hak pekerja. Melalui kebijakan afirmatif dalam pengaturan upah untuk UMKM, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Upah yang layak menjadi aspek vital dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi tenaga kerja, di mana pengusaha perlu mempertimbangkan kebutuhan sosial dan fisik pekerja dalam menentukan kebijakan upah. Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam menganalisis pengupahan tenaga kerja. Dengan prinsip keadilan yang menekankan perlindungan terhadap yang paling tidak beruntung, penetapan upah di sektor UMKM harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja sekaligus memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk dalam hal upah yang layak, sehingga dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
- References
-
Effendi, W. R. (2017). Hak Asasi Manusia: Studi Hak-hak Buruh di Indonesia Human Right: A Study About Labor Right in Indonesia. Jurnal Dimensi, 6(1).
Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. Jurnal HAM, 12(3), 521-532.
Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. Jurnal Pendidikan Dasar, 11(2), 341-348.
Marsono, J., Sari, M. P., & Tazkiyah Allaili, S. A. (2022). Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro pada CV Mulan Kencana: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 1(4), 35-49.
Nazmi, D. (2023). Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. UNES Law Review, 6(2), 6918-6928.
Rohan Awati, A. N., & SH, M. (2020). Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.
Sisma, A. F., & Subekti, R. Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 76-89.
Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896-2910.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.