PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
- Authors
-
-
Aditya Rizky Wijaya
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Dipo Wahyoeno H
Fakultas Hukum, Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- Pengupahan, Tenaga Kerja, UMKM, Hak Asasi Manusia, John Rawls
- Abstract
- Pengaturan pengupahan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penetapan upah yang terkandung dalam Pasal 90B UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus bagi usaha mikro dan kecil, dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memperluas kesempatan kerja dan memberikan peluang yang lebih besar dalam pengupahan, yang seharusnya mempertimbangkan produktivitas dan kekuatan keuangan pengusaha. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pengakuan terhadap hak-hak pekerja dalam konteks pengupahan menjadi semakin penting. Instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan landasan bagi perlindungan hak pekerja. Melalui kebijakan afirmatif dalam pengaturan upah untuk UMKM, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Upah yang layak menjadi aspek vital dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi tenaga kerja, di mana pengusaha perlu mempertimbangkan kebutuhan sosial dan fisik pekerja dalam menentukan kebijakan upah. Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam menganalisis pengupahan tenaga kerja. Dengan prinsip keadilan yang menekankan perlindungan terhadap yang paling tidak beruntung, penetapan upah di sektor UMKM harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja sekaligus memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk dalam hal upah yang layak, sehingga dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
- References
-
Effendi, W. R. (2017). Hak Asasi Manusia: Studi Hak-hak Buruh di Indonesia Human Right: A Study About Labor Right in Indonesia. Jurnal Dimensi, 6(1).
Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. Jurnal HAM, 12(3), 521-532.
Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. Jurnal Pendidikan Dasar, 11(2), 341-348.
Marsono, J., Sari, M. P., & Tazkiyah Allaili, S. A. (2022). Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro pada CV Mulan Kencana: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 1(4), 35-49.
Nazmi, D. (2023). Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. UNES Law Review, 6(2), 6918-6928.
Rohan Awati, A. N., & SH, M. (2020). Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.
Sisma, A. F., & Subekti, R. Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 76-89.
Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896-2910.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Putri Bintang Riani, Ikhwanul Muslim, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anna Elmyra Hawa, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.