PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Authors

  • Aditya Rizky Wijaya

    Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
    Author

  • Dipo Wahyoeno H

    Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/wbsjtc44
Keywords:
Pengupahan, Tenaga Kerja, UMKM, Hak Asasi Manusia, John Rawls
Abstract
Pengaturan pengupahan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penetapan upah yang terkandung dalam Pasal 90B UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus bagi usaha mikro dan kecil, dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memperluas kesempatan kerja dan memberikan peluang yang lebih besar dalam pengupahan, yang seharusnya mempertimbangkan produktivitas dan kekuatan keuangan pengusaha. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pengakuan terhadap hak-hak pekerja dalam konteks pengupahan menjadi semakin penting. Instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan landasan bagi perlindungan hak pekerja. Melalui kebijakan afirmatif dalam pengaturan upah untuk UMKM, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Upah yang layak menjadi aspek vital dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi tenaga kerja, di mana pengusaha perlu mempertimbangkan kebutuhan sosial dan fisik pekerja dalam menentukan kebijakan upah. Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam menganalisis pengupahan tenaga kerja. Dengan prinsip keadilan yang menekankan perlindungan terhadap yang paling tidak beruntung, penetapan upah di sektor UMKM harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja sekaligus memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk dalam hal upah yang layak, sehingga dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
References

Effendi, W. R. (2017). Hak Asasi Manusia: Studi Hak-hak Buruh di Indonesia Human Right: A Study About Labor Right in Indonesia. Jurnal Dimensi, 6(1).

Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. Jurnal HAM, 12(3), 521-532.

Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. Jurnal Pendidikan Dasar, 11(2), 341-348.

Marsono, J., Sari, M. P., & Tazkiyah Allaili, S. A. (2022). Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro pada CV Mulan Kencana: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 1(4), 35-49.

Nazmi, D. (2023). Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. UNES Law Review, 6(2), 6918-6928.

Rohan Awati, A. N., & SH, M. (2020). Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.

Sisma, A. F., & Subekti, R. Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 76-89.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896-2910.

Cover Image
Downloads
Published
2026-08-13
Issue
Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(10). https://doi.org/10.2238/wbsjtc44

Similar Articles

171-180 of 186

You may also start an advanced similarity search for this article.