ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA
- Authors
-
-
Nur Rohma Juita
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, JakartaAuthor -
Abdul Ficar Hadjar
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Indonesia, Korupsi, Perbandingan, Regulasi, Singapura
- Abstract
- Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi sendiri sering kita temui di beberapa negara baik di negara berkembang maupun di negara maju. Korupsi merupakan fenomena yang memiliki dampak pada berbagai faktor antara lain stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Terdapat jaringan global internasional yang dikenal dengan nama Lembaga Transparency International, lembaga ini telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun 2022. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 34/100. Sedangkan negara tetangga yakni negara Singapura berhasil menduduki peringkat 5 dari 180 negara dengan skor 83/100, hal ini tentu berbeda jauh dengan negara Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan praktik korupsi di Indonesia dalam perspektif perbandingan dengan negara Singapura, khususnya dalam hal regulasi, penegakan hukum, dan strategi pencegahan. Dalam penelitian ini terdapat kemungkinan ditemukannya keunggulan dari negara Singapura, yang mana dari keunggulan tersebut dapat diimplementasikan nantinya dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- References
-
Ali, Mahrus. 2011. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2021. Delik-Delik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.
Asyari, Fatimah. 2017. 'Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum'. Jurnal Legalitas, Vol. 2 No. 1, hlm. 57-66
Gozali, Djoni Sumardi. 2018. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Hariadi, Tunjung Mahardika dan Hergia Luqman Wicaksono. 2013. 'Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia'. Jurnal Recidive, Vol. 2 No. 3.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Surachim dan Suhandi Cahaya. 2011. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
Wartiningsih, Indien Winarwati, dan Rina Yulianti. 2021. Buku Ajar Perbandingan Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Yahman. 2021. Pengantar Hukum Acara Pidana. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
International Corruption Index' (On-line), https://www.transparency.org/en/cpi/2022
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh, KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angelina Salim, Intan Tristanti, Kayla Az-Zahra, Tiara Nasywa Widodo, Trinita Adelia, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.