ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA
- Authors
-
-
Nur Rohma Juita
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, JakartaAuthor -
Abdul Ficar Hadjar
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Indonesia, Korupsi, Perbandingan, Regulasi, Singapura
- Abstract
- Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi sendiri sering kita temui di beberapa negara baik di negara berkembang maupun di negara maju. Korupsi merupakan fenomena yang memiliki dampak pada berbagai faktor antara lain stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Terdapat jaringan global internasional yang dikenal dengan nama Lembaga Transparency International, lembaga ini telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun 2022. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 34/100. Sedangkan negara tetangga yakni negara Singapura berhasil menduduki peringkat 5 dari 180 negara dengan skor 83/100, hal ini tentu berbeda jauh dengan negara Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan praktik korupsi di Indonesia dalam perspektif perbandingan dengan negara Singapura, khususnya dalam hal regulasi, penegakan hukum, dan strategi pencegahan. Dalam penelitian ini terdapat kemungkinan ditemukannya keunggulan dari negara Singapura, yang mana dari keunggulan tersebut dapat diimplementasikan nantinya dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- References
-
Ali, Mahrus. 2011. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2021. Delik-Delik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.
Asyari, Fatimah. 2017. 'Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum'. Jurnal Legalitas, Vol. 2 No. 1, hlm. 57-66
Gozali, Djoni Sumardi. 2018. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Hariadi, Tunjung Mahardika dan Hergia Luqman Wicaksono. 2013. 'Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia'. Jurnal Recidive, Vol. 2 No. 3.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Surachim dan Suhandi Cahaya. 2011. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
Wartiningsih, Indien Winarwati, dan Rina Yulianti. 2021. Buku Ajar Perbandingan Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Yahman. 2021. Pengantar Hukum Acara Pidana. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
International Corruption Index' (On-line), https://www.transparency.org/en/cpi/2022
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafira Maruapey, Sakina Tri Andayani Wael, KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.