ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA
- Authors
-
-
I Gusti Ayu Sarjani Wedawati
Universitas UdayanaAuthor -
Ida Bagus Yoga Raditya
Universitas UdayanaAuthor
-
- Keywords:
- Uang Rusak, Kepastian Hukum, Penukaran Uang, Bank Indonesia, Perlindungan Hukum
- Abstract
- Studi ini bertujuan untuk meneliti status hukum uang rusak dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis mekanisme pertukarannya melalui Bank Indonesia, dan menilai implikasi hukum dari praktik pertukaran di luar saluran resmi. Uang rusak, yang dianggap sebagai bagian dari rupiah yang tidak beredar, diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019. Namun, penerapannya terus menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menggabungkan perspektif hukum dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa status hukum uang rusak bersifat kondisional; uang tersebut tetap diakui sebagai alat pembayaran selama memenuhi kriteria keaslian tertentu. Di sisi lain, mekanisme pertukaran melalui Bank Indonesia tidak menjamin kepastian hukum sepenuhnya, mengingat adanya ruang diskresi dalam menentukan apakah kerusakan tersebut disengaja. Lebih lanjut, praktik pertukaran informal yang melibatkan diskon dari nilai nominal melanggar ketentuan hukum yang ada dan merugikan masyarakat, sehingga memerlukan peningkatan regulasi dan perlindungan hukum yang lebih baik.
- References
-
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
Usman, Rachmadi. 2024. Aspek Hukum Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Rojabi, M. Afdan. 2025. Rupiah Digital: Stablecoin-Nya Indonesia. Afdan Rojabi Publisher.
Swantoro, H. H. 2017. Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali. Jakarta: Kencana.
Prestianawati, S. A., dkk. 2025. Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Suriani, R., dkk. 2025. Hukum Kebijakan Publik di Indonesia. Star Digital Publishing.
Widjaja, R., Pratiwi, S., dan Mardani, M. 2024. 'Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.' Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 3: 8793–8810.
Yusuf, D. V., dan Firmantara, I. K. A. A. 2026. 'Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penolakan Rupiah Emisi Lama yang Masih Berlaku dalam Transaksi Tunai.' Jurnal Paris Langkis 6, no. 2: 365–378.
Atmaja, Y. S., dan Paulus, D. H. 2022. 'Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia.' Masalah-Masalah Hukum 51, no. 3: 271–286.
Siregar, A. R., Windari, R. A., dan Ardhya, S. N. 2025. 'Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.' Jurnal Pacta Sunt Servanda 6, no. 2: 123–132.
Herwibowo, B. H., Maryano, M., dan Mau, H. A. 2025. 'Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance.' Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah 2, no. 8: 1491–1503.
Wastawan, K. 2025. 'Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Uang Palsu: Evaluasi Implementasi Kebijakan Hukum di Lampung.' Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 8.
Ahmad, M., dan Ibrahim, M. 2026. Analisis Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Penanganan Rupiah Palsu. Disertasi, Universitas Hasanuddin.
Perdana Jaya, H. E. 2025. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak dengan yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare). Disertasi, IAIN Parepare.
Komang, W. 2026. Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Provinsi Lampung. Disertasi, Universitas Lampung.
Selviani, V. 2025. Praktik Penukaran Uang Rusak dengan Nominal Tidak Sama Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang). Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Rahmanto, E. S. 2024. Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
Safar, F. A. 2025. Regulasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Gugatan Perdata Berbasis Kepastian Hukum. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
Sufiandi, T. H. 2019. Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengedaran Uang Baru dan Penarikan Uang Lusuh di Wilayah Banyumas. Disertasi, Universitas Islam Indonesia.
Endriastari, E. 2016. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Transaksi Branchless Banking dan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah. Disertasi, Universitas Islam Indonesia.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Bintang Riani, Ikhwanul Muslim, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.