PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda)
- Authors
-
-
Ken Sofya Arini
Hukum Bisnis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan Data Pribadi, Laporan Keberlanjutan, Perusahaan Publik
- Abstract
- Data pribadi konsumen merupakan aset digital strategis yang memengaruhi keberlanjutan perusahaan publik. Namun, maraknya pelanggaran data pribadi di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan tata kelola, karena POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Laporan Keberlanjutan belum secara tegas mengatur pengungkapan perlindungan data pribadi konsumen. Berbeda dengan Belanda yang telah mengintegrasikan GDPR dan CSRD (ESRS S4) melalui pendekatan double materiality untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu: Bagaimana penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi konsumen pada laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia dan Belanda, Bagaimana rekonstruksi perlindungan data pribadi konsumen dalam laporan berkelanjutan perusahaan publik yang menjamin kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan analisis kualitatif deduktif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pengawasan perlindungan data pribadi di Indonesia masih didasarkan pada pengaturan yang bersifat umum dengan pengawasan yang belum terintegrasi, sedangkan Belanda telah didukung oleh GDPR, CSRD, dan ESRS sehingga pengungkapannya lebih sistematis. Oleh karena itu, rekonstruksi perlu dilakukan melalui penyempurnaan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 beserta ketentuan pelaksanaannya serta harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi guna mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
- References
-
Birch, K., Cochrane, D. T., & Ward, C. (2021). Data as asset? The measurement, governance, and valuation of digital personal data by Big Tech. Big Data and Society, 8(1), Hlm. 1 https://doi.org/10.1177/20539517211017308
Bux, C., Geatti, P., Sebastiani, S., del Chicca, A., Giungato, P., Tarabella, A., & Tricase, C. (2025). Toward an Experimental Common Framework for Measuring Double Materiality in Companies. MDPI Sustainability (Switzerland), 17(14). Hlm.8 https://doi.org/10.3390/su17146518
Ghisleni, J. (2022). A LGPD E A Risk-Based Approach Da Governança Corporativa: A Primeira Medida Para O Controlador Aplicar Os Princípios. Revista de Economics Empresas e Empreendedores Na CPLP, 8(1), 103–126. https://doi.org/10.29073/e3.v8i1.618 Hlm. 107
Harahap, K. (2025). Buku Ajar Pengantar Corporate Governance, Prinsip, Model dan Implementasi (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia, Hlm.62
Hari, A. (2023). Buku Saku Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan, Hlm.10.
Supriyono, E., Herawati, S., & Claresta, I. (2026). Corporate Governance Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya pada Perusahaan Modern Panduan Komprehensif Memahami dan Menerapkan Corporate Governance Efektif (W. Yuliani, Ed.; 1st ed.). Penerbit Buku Indonesia.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
General Data Protection Regulation (GDPR).
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Global Reporting Initiative (GRI)
- Downloads
- Published
- 2026-08-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Adhilla Dinda Putri, Erna Dewi, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, OPTIMALISASI PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DIGITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Teddy Agusman, Wahyu Fahmi Rizaldy , PERAN ANGGOTA KEPOLISIAN SUB DITPAMOBVIT (DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL) POLDA BENGKULU DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.