ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA
- Authors
-
-
Zain El Karem Abdul Jabbar
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor
-
- Keywords:
- Penjabat Kepala Desa, kekaburan norma, kepastian hukum, asas legalitas, pemerintahan desa
- Abstract
- Kekosongan jabatan Kepala Desa yang diisi oleh Penjabat Kepala Desa merupakan mekanisme untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pengaturan mengenai batas masa jabatan Penjabat Kepala Desa belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada kepastian hukum dan legalitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan masa jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan akibat kekaburan norma tersebut terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan Penjabat Kepala Desa belum memberikan batas waktu yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memperluas penggunaan kewenangan administratif, serta memengaruhi legitimasi tindakan pemerintahan desa. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan belum memberikan kepastian mengenai kedudukan dan batas masa jabatan Penjabat Kepala Desa. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma melalui harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap asas legalitas, serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- References
-
Amy, Y. S., Rahayu, S., & Juwono, V. (2019). Birokrasi dan governance: Teori, konsep dan aplikasinya. Rajagrafindo Persada.
Anggono, B. D. (2014). Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia. Konstitusi Press.
Asmar, A. R. (2019). Pengaturan peraturan daerah (Perda) syariah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 1(1).
Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Prenadamedia Group.
Fajar, W., Sutarni, N., & Hidayat, M. F. (2022). Pengelolaan tanah kas desa oleh kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jurnal Bedah Hukum, 6(2).
Fauziyah, & Praptianingsih, S. (2017). Principles the rule of law in the settlement of the election of head village. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 131.
Firmansyah. (2023). Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, 20(2), 60–69.
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2017). Argumentasi hukum. Gadjah Mada University Press.
Hartanto, D. A. (2016). Kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Mahkamah, 1(2), 461–487.
Harun, H., & Khalik, S. (2021). Peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa Bontoala Kabupaten Gowa. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 2(1), 68–75.
Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa. Setara Press.
Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak, 1(2).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (17th ed.). Kencana.
Mashab, M. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia. PolGov FISIPOL UGM.
Mochtar, Z. A. (2022). Politik hukum pembentukan undang-undang. Buku Mojok.
Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara (16th ed.). Rajagrafindo Persada.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajagrafindo Persada.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ziyad Al Insan, Abid Rohman, KEPATUHAN TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DALAM KONSERVASI CURIK BALI DI UNIT SUAKA SATWA CURIK BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.