ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA
- Authors
-
-
Zain El Karem Abdul Jabbar
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor
-
- Keywords:
- Penjabat Kepala Desa, kekaburan norma, kepastian hukum, asas legalitas, pemerintahan desa
- Abstract
- Kekosongan jabatan Kepala Desa yang diisi oleh Penjabat Kepala Desa merupakan mekanisme untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, pengaturan mengenai batas masa jabatan Penjabat Kepala Desa belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada kepastian hukum dan legalitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan masa jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan akibat kekaburan norma tersebut terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan Penjabat Kepala Desa belum memberikan batas waktu yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memperluas penggunaan kewenangan administratif, serta memengaruhi legitimasi tindakan pemerintahan desa. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan belum memberikan kepastian mengenai kedudukan dan batas masa jabatan Penjabat Kepala Desa. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma melalui harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap asas legalitas, serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- References
-
Amy, Y. S., Rahayu, S., & Juwono, V. (2019). Birokrasi dan governance: Teori, konsep dan aplikasinya. Rajagrafindo Persada.
Anggono, B. D. (2014). Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia. Konstitusi Press.
Asmar, A. R. (2019). Pengaturan peraturan daerah (Perda) syariah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 1(1).
Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Prenadamedia Group.
Fajar, W., Sutarni, N., & Hidayat, M. F. (2022). Pengelolaan tanah kas desa oleh kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jurnal Bedah Hukum, 6(2).
Fauziyah, & Praptianingsih, S. (2017). Principles the rule of law in the settlement of the election of head village. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 131.
Firmansyah. (2023). Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, 20(2), 60–69.
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2017). Argumentasi hukum. Gadjah Mada University Press.
Hartanto, D. A. (2016). Kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Mahkamah, 1(2), 461–487.
Harun, H., & Khalik, S. (2021). Peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa Bontoala Kabupaten Gowa. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 2(1), 68–75.
Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa. Setara Press.
Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak, 1(2).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (17th ed.). Kencana.
Mashab, M. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia. PolGov FISIPOL UGM.
Mochtar, Z. A. (2022). Politik hukum pembentukan undang-undang. Buku Mojok.
Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara (16th ed.). Rajagrafindo Persada.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajagrafindo Persada.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Virly Agustin Aldilla, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MEMBUJUK ANAK LAIN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4464 K/PID.SUS/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, Perlindungan Anak dan Moralitas Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.