EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI
- Authors
-
-
Hanifah Mutiara Putri Alfarizi
Universitas TerbukaAuthor -
A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H.
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- penegakan hukum, pupuk bersubsidi, distribusi, perlindungan petani, efektivitas hukum.
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Wonogiri dalam perspektif perlindungan hak petani, mengingat masih sering terjadi kelangkaan, keterlambatan distribusi, serta penjualan di atas harga eceran tertinggi yang berdampak pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan sehingga diperoleh data primer maupun data sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pengalihan pupuk ke sektor nonpertanian, manipulasi data penerima, keterlambatan penyaluran, penimbunan, hingga praktik pengoplosan pupuk. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan akibat masih lemahnya implementasi regulasi, keterbatasan sumber daya aparat, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Hambatan lainnya berasal dari kurang memadainya fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi. Dampak yang muncul meliputi peningkatan biaya produksi pertanian dan penurunan produktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pembaruan data distribusi secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan mampu menjamin perlindungan hak-hak petani.
- References
-
Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Alhakim, A., & Chai, V. D. (2023). Tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia. JATISWARA, 38(3), 340–350.
Alhidayah, P. D., & Hafid, S. F. (2024). Diskriminasi reformasi hukum pertanian: Perjuangan petani untuk mendapatkan akses pupuk subsidi. Responsive Law Journal, 1(2), 89–91.
Fuah, M. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. Desiderata Law Review, 1(2), 35–44.
Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Optimalisasi pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. Binamulia Hukum, 12(1), 47–56.
Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sakina: Journal of Family Studies, 6(2).
Mizanulhaq, M. A., Firganefi, & Tamza, F. B. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan ekonomi: Studi kasus pengoplosan pupuk di Kalianda, Lampung Selatan. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3), 347.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84.
Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). Kriminologi. PT RajaGrafindo Persada.
Simanjuntak, B. (2022). Pengantar kriminologi dan patologi sosial. PT RajaGrafindo Persada.
Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2023). Penelitian hukum normatif. PT RajaGrafindo Persada.
Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61.
Syamsuddin, R. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5311–5316.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131.
Yoserwan, & Mulyati, N. (2021). Hukum pidana ekonomi. PT RajaGrafindo Persada.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Yanti Ismail, Nur Zakiyah, Iryad Dahri, DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.