PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025
- Authors
-
-
Noor Halina
Universitas Muhammadiyah Kalimantan TimurAuthor -
Muhammad Nurcholis Alhadi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan TimurAuthor
-
- Keywords:
- Autentikasi alat bukti digital, kecerdasan buatan, pembuktian pidana, chain of custody, forensik digital
- Abstract
- Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan pidana. Pemanfaatan teknologi tersebut dalam pengolahan dan pembentukan informasi digital memberikan manfaat bagi proses pembuktian, namun sekaligus menimbulkan tantangan terhadap keaslian dan integritas alat bukti digital. Kehadiran teknologi seperti deepfake dan konten sintetis semakin meningkatkan risiko manipulasi data yang dapat memengaruhi validitas alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan autentikasi alat bukti digital berbasis kecerdasan buatan dalam proses pembuktian perkara pidana serta batas pertanggungjawaban pidana atas malpraktik algoritma menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang -undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengakomodasi alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah, namun keabsahannya harus didukung melalui mekanisme autentikasi yang ketat, meliputi verifikasi integritas data, penggunaan metode forensik digital, serta penerapan prinsip chain of custody. Pertanggungjawaban pidana atas malpraktik algoritma tidak dapat dibebankan semata-mata kepada pengguna akhir, melainkan harus ditelusuri kepada korporasi pengembang atau penyedia sistem yang memiliki kendali atas kesalahan atau bias algoritma tersebut, dengan Teori Identifikasi dan Teori Pertanggungjawaban Pengganti sebagai instrumen analisis. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standarisasi prosedur autentikasi bukti digital untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- References
-
Cahyani, T. D. (2023). Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek). UMM Press.
Casey, E. (2010). Handbook of Digital Forensics and Investigation. Academic Press.
Casey, E. (2011). Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and The Internet (3rd ed.). Academic Press.
National Institute of Justice. (2008). Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders (2nd ed.). U.S. Department of Justice.
Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
Sari, O. N., Budiyanto, Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., & Amalia, M. (2024). Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi. PT. Green Pustaka Indonesia.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi 1 Cetakan ke-15). PT RajaGrafindo Persada.
Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Qiara Media.
Sulianta, F. (2025). Algoritma & Pemrograman. Elex Media Komputindo.
von Solms, S. H., & Louwrens, C. P. (2006). The Relationship Between Digital Forensics, Corporate Governance, IT Governance and IS Governance. Dalam P. Kanellis, E. Kiountouzis, N. Kolokotronis, & D. Martakos (Eds.), Digital Crime and Forensic Science in Cyberspace (hlm. 250–262). Idea Group Inc.
Wade, A. (2019). Digital Forensics and Investigation: From Data to Digital Evidence. Syngress.
Antoro, H., Budhijanto, D., & Somawijaya. (2026). Admissibility of Artificial Intelligence as Electronic Evidence: Comparative Perspectives from Indonesia, The United States, and Japan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 14(1), 124–139.
Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 107(6), 1753–1820.
Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 492–503.
Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. F. (2025). Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Journal Justiciabelen (JJ), 5(1), 60–74.
Isima, N. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana. Gorontalo Law Review, 5(1), 181–189.
Kawiswara, I. G. A. S. (2026). Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum di Indonesia. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 46–58.
Kroll, J. A., et al. (2017). Accountable Algorithms. University of Pennsylvania Law Review, 165, 633–705.
Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate. Big Data & Society, 3(2), 1–21.
Munandar Ar, A., Wirda, Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 240–252.
- Downloads
- Published
- 2026-07-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldira Novyardi, Amelia Febrina Rusdian, Delia Cahya Rani, Revita Ardi Ningtyas, Tiar Saurmauli Pasaribu, Tiara Febrianti, MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME: EDUKASI BELA NEGARA UNTUK GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Aprianti Sendja Siahaan, Muhammad Nazril Ilham, Putri Ulandari, Widy Yolanda, Perawati, BAHASA INDONESIA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Alfilaili Mahda, PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS NASIONAL DI KALANGAN GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.