PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025
- Authors
-
-
Noor Halina
Universitas Muhammadiyah Kalimantan TimurAuthor -
Muhammad Nurcholis Alhadi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan TimurAuthor
-
- Keywords:
- Autentikasi alat bukti digital, kecerdasan buatan, pembuktian pidana, chain of custody, forensik digital
- Abstract
- Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan pidana. Pemanfaatan teknologi tersebut dalam pengolahan dan pembentukan informasi digital memberikan manfaat bagi proses pembuktian, namun sekaligus menimbulkan tantangan terhadap keaslian dan integritas alat bukti digital. Kehadiran teknologi seperti deepfake dan konten sintetis semakin meningkatkan risiko manipulasi data yang dapat memengaruhi validitas alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan autentikasi alat bukti digital berbasis kecerdasan buatan dalam proses pembuktian perkara pidana serta batas pertanggungjawaban pidana atas malpraktik algoritma menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang -undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengakomodasi alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah, namun keabsahannya harus didukung melalui mekanisme autentikasi yang ketat, meliputi verifikasi integritas data, penggunaan metode forensik digital, serta penerapan prinsip chain of custody. Pertanggungjawaban pidana atas malpraktik algoritma tidak dapat dibebankan semata-mata kepada pengguna akhir, melainkan harus ditelusuri kepada korporasi pengembang atau penyedia sistem yang memiliki kendali atas kesalahan atau bias algoritma tersebut, dengan Teori Identifikasi dan Teori Pertanggungjawaban Pengganti sebagai instrumen analisis. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standarisasi prosedur autentikasi bukti digital untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- References
-
Cahyani, T. D. (2023). Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek). UMM Press.
Casey, E. (2010). Handbook of Digital Forensics and Investigation. Academic Press.
Casey, E. (2011). Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and The Internet (3rd ed.). Academic Press.
National Institute of Justice. (2008). Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders (2nd ed.). U.S. Department of Justice.
Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
Sari, O. N., Budiyanto, Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., & Amalia, M. (2024). Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi. PT. Green Pustaka Indonesia.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi 1 Cetakan ke-15). PT RajaGrafindo Persada.
Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Qiara Media.
Sulianta, F. (2025). Algoritma & Pemrograman. Elex Media Komputindo.
von Solms, S. H., & Louwrens, C. P. (2006). The Relationship Between Digital Forensics, Corporate Governance, IT Governance and IS Governance. Dalam P. Kanellis, E. Kiountouzis, N. Kolokotronis, & D. Martakos (Eds.), Digital Crime and Forensic Science in Cyberspace (hlm. 250–262). Idea Group Inc.
Wade, A. (2019). Digital Forensics and Investigation: From Data to Digital Evidence. Syngress.
Antoro, H., Budhijanto, D., & Somawijaya. (2026). Admissibility of Artificial Intelligence as Electronic Evidence: Comparative Perspectives from Indonesia, The United States, and Japan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 14(1), 124–139.
Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 107(6), 1753–1820.
Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 492–503.
Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. F. (2025). Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Journal Justiciabelen (JJ), 5(1), 60–74.
Isima, N. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana. Gorontalo Law Review, 5(1), 181–189.
Kawiswara, I. G. A. S. (2026). Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum di Indonesia. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 46–58.
Kroll, J. A., et al. (2017). Accountable Algorithms. University of Pennsylvania Law Review, 165, 633–705.
Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate. Big Data & Society, 3(2), 1–21.
Munandar Ar, A., Wirda, Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 240–252.
- Downloads
- Published
- 2026-07-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naeshyla Hanuna Wasito, Salsabila Rahma Dina, Oci Senjaya, KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI INTEGRATIF: PEMBELAJARAN SOSIAL, KONTROL SOSIAL, RELASI KUASA, DAN TEKNOLOGI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, Aldira Anggia Putri, Oci Senjaya, DI BALIK LAYAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KEJAHATAN DIGITAL DAN VIKTIMISASI KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.