ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK
- Authors
-
-
Perliyuda
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Ombudsman, Pengawasan Preventif, Maladministrasi, Pelayanan Publik, Perbandingan Hukum
- Abstract
- Artikel ini mengkaji model pengawasan preventif Ombudsman dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik melalui pembelajaran hukum dari Indonesia dan Denmark. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat dibatasi pada sosialisasi atau penanganan pengaduan. Pencegahan membutuhkan perpaduan investigasi atas prakarsa sendiri, inspeksi tematik, pemetaan risiko, rekomendasi sistemik, pemantauan kepatuhan, dan tindak lanjut kelembagaan. Hukum Indonesia telah menyediakan dasar bagi investigasi atas prakarsa sendiri dan fungsi pencegahan, tetapi pelaksanaannya masih terfragmentasi dan sering tertutupi oleh penyelesaian laporan yang bersifat reaktif. Denmark menunjukkan praktik preventif yang lebih terlembaga melalui penyelidikan tematik, kunjungan pemantauan, standar penilaian yang jelas, serta penerimaan administrasi yang kuat terhadap pendapat non-eksekutorial. Model Denmark tidak tepat dipindahkan secara mekanis. Indonesia memerlukan model kontekstual berbasis prioritas risiko tahunan, integrasi data pengawasan, indikator kepatuhan yang transparan, jaminan akses dokumen dan fasilitas, serta tindak lanjut terstruktur oleh lembaga pengawas dan lembaga politik.
- References
-
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kingdom of Denmark. The Constitutional Act of Denmark.
Kingdom of Denmark. The Danish Ombudsman Act.
Ariyanto, Agung, Lego Karjoko, dan Isharyanto. 'Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai Instrumen Pencegahan dan Penanganan Laporan Maladministrasi.' Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 7, no. 1 (2019): 62–73. https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29194.
Azfirmawarman, D., dan Aldri Frinaldi. 'Mal Administrasi dalam Kajian Pelayanan Publik dan Hukum Administrasi Negara: Sebuah Tinjauan Teoritis.' Jurnal Salingka Nagari 2, no. 2 (2023): 675–685. https://doi.org/10.24036/jsn.v2i2.154.
Fikri, Sultoni, dan Syofyan Hadi. 'Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dengan Denmark.' DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): 1–12. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728.
Firmansyah, Didi, dan Sigit Nugroho. 'Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat.' PROGRESIF: Jurnal Hukum 17, no. 2 (2023): 161–179. https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4410.
Gellhorn, Walter. 'The Ombudsman in Denmark.' McGill Law Journal 12, no. 1 (1966): 1–202.
Gøtze, Michael. 'The Danish Ombudsman: A National Watchdog with Selected Preferences.' Utrecht Law Review 6, no. 1 (2010): 33–50. https://doi.org/10.18352/ulr.113.
Izzati, Nabila Firstia. 'Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia.' SASI 26, no. 2 (2020): 176–187. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235.
Meliala, Adrianus. 'Ombudsman Way: Jalan Menuju Perbaikan Pelayanan Publik.' Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional 3, no. 1 (2020), Article 4. https://doi.org/10.7454/jkskn.v3i1.10029.
Muazzinah, Saiful Akmal, Amrul Fadhil, dan Reza Fathurrahman. 'The Effectiveness of the Aceh Ombudsman Representative's Maladministration Handling: An Insider Perspective.' BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi 29, no. 3 (2022), Article 4. https://doi.org/10.20476/jbb.v29i3.1363.
Musriza, Eddy Purnama, dan Mahfud. 'The Recommendation or the Adjudication Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia.' Kanun Jurnal Ilmu Hukum 23, no. 2 (2021): 295–308. https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.21521.
Remac, Milan. 'Standards of Ombudsman Assessment: A New Normative Concept?' Utrecht Law Review 9, no. 3 (2013): 62–78. https://doi.org/10.18352/ulr.237.
Sebayang, Regina Angelita Br, dan Hartati. 'Peran Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia.' Mendapo: Journal of Administrative Law 2, no. 2 (2021): 63–75. https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428.
Solechan. 'Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia.' Administrative Law and Governance Journal 1, no. 1 (2018): 67–89. https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.67-89.
Sonatra, Pandji, Widodo Tresno Novianto, dan Agus Riewanto. 'Konstruksi Pengawasan Independen untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik.' Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019): 60–70. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, Perlindungan Anak dan Moralitas Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savaira Qurratul Zoeyani, Najwa Mahasin Nisa, Aisyanajmun Al Khyas Rizain, Manggala Abhita Fitrah Ramadhan, Tanggung Jawab Advokat terhadap Klien dan Pengadilan dalam Perspektif Etika Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.