PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 54/PID.SUS/2025/PN MRS)
- Authors
-
-
Mohammad Fausan Romadoni
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor -
Pramukhtiko Suryo
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor
-
- Keywords:
- narkotika, surat dakwaan, rehabilitasi, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pertimbangan hakim
- Abstract
- Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara penyalahguna bagi diri sendiri dan pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika secara melawan hukum. Perbedaan kualifikasi tersebut berpengaruh terhadap ketepatan penerapan pasal serta penjatuhan pidana, khususnya terkait pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dakwaan Penuntut Umum terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum belum sepenuhnya mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika karena fakta persidangan menunjukkan jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak ditemukan indikasi peredaran gelap. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs juga belum sepenuhnya mengakomodasi kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 karena pertimbangan hakim lebih berorientasi pada terpenuhinya unsur kepemilikan narkotika dibandingkan dengan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan secara lebih optimal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.
- References
-
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
Abidin, Muhammad Nur. Diskresi Status Anak dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Disertasi. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2025.
Aryanti, M., Habiburrahman, dan Albuhari. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah. Disertasi. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
Herlina, M. 'Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia.' Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives 1, no. 1 (2024): 46–58.
ripto di Indonesia.' DIH: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023): 85–98.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs.
- Downloads
- Published
- 2026-07-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahat Siagian, Bambang Fitrianto, Riski Ardikia Amanda, Idam Malik Sinulinga, Muhammad Faqih Syahnawi, Muhammad Homayoun Hemmati Lubis, INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh, KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.