ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007

Authors

  • Mokhamad Alif Nur Iman

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
    Author

  • Dwi Budiarti

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
    Author

  • Humiati

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/ggp2ab68
Keywords:
Hukum Cukai, Rokok Tanpa Pita Cukai, Sanksi Pidana, Pasal 54, Prinsip Hukum
Abstract
Penjualan rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan negara serta mengganggu tertib peredaran barang kena cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta mengkaji mekanisme pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelakunya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengandung prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap keuangan negara sebagai landasan pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai. Pemberlakuan sanksi pidana dilakukan melalui mekanisme pengawasan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai dan melindungi penerimaan negara
References

Ali, Mahrus, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2017, Hukum Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Achmad, 2016, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2018, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, Asikin, Zainal. 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief, Nawawi, Barda, 2018, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

Arief, Nawawi, Barda, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Arief, Nawawi, Barda, Muladi, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Chazawi, Adami, 2017, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta Hamzah, Andi, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

HS, Salim dan Nurbani, Septiana, Erlies, 2017, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta.

Hiariej, S. O, Eddy, 2021, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Marzuki, Mahmud, Peter, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2016, Penemuan Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2016, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidanai, Rineka Cipta, Jakarta. Prasetyo, Teguh, 2018, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2017, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2019, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Cover Image
Downloads
Published
2026-07-24
Issue
Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/ggp2ab68

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

101-110 of 338

You may also start an advanced similarity search for this article.