PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA
- Authors
-
-
Guruh Risang Aryo Wicaksono
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Tuhana
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- perlindungan hukum, pekerja, perjanjian kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, ketenagakerjaan
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja menurut Undang-Undang Cipta Kerja serta menilai efektivitas pengaturannya dalam menjamin hak-hak pekerja. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pende katan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap memberikan perlindungan hukum bagi pekerja melalui pengaturan hak normatif, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, fleksibilitas hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi tawar pekerja apabila tidak didukung oleh pengawasan ketenagakerjaan yang efektif. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan peran aktif lembaga pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerja.
- References
-
Abdul Khakim. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Abdul Khakim. (2021). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Abdul Fauzi. (2021). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hak pekerja di Indonesia: Kajian normatif dan sosiologis. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1).
Adrian Sutedi. (2015). Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika.
Amalia Nurhaliza. (2022). Kinerja lembaga pengawasan ketenagakerjaan di era Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, 9(2).
Asyhadie, Zaeni. (2016). Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Bambang, R. Joni. (2021). Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perspektif UU Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3).
Budi Sitompul. (2023). Analisis kritis terhadap outsourcing dalam perspektif keadilan sosial pasca UU Cipta Kerja. Jurnal Hukum & Etika, 7(1).
Dewi Setyawati. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perubahan hubungan kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1).
Husni, Lalu. (2019). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Irawan Dwi. (2021). Perubahan pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hukum pekerja. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3).
M. Arif Florisadeg. (2025). Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam reformasi hukum investasi di Indonesia. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2(1).
Manulang, Sentosa Sembiring. (2018). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Ridwan, H. R. (2019). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rozikin, Irkham Syahrul, & Muhyiddin Muhyiddin. (2025). Transformasi pasar kerja di Indonesia. Journal of Social Movements, 2(1).
Siti Maulida & Ahmad Yusuf. (2022). Fleksibilitas pasar kerja dalam UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap perlindungan sosial pekerja. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(1).
Simanjuntak, Binsar H. (2019). Hukum Ketenagakerjaan: Prinsip dan Praktik. Bandung: Alumni.
- Downloads
- Published
- 2026-07-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Afifah Eka Savitri, Irsyad Dahri, DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jitsa Alenta Maher Wibowo, Najwaa Kamiliya Sudirman, Luthfia Ramadhani, Darrel Aprilian Emerson Manullang, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMUKULAN MARIO DANDY TERHADAP DAVID OZORA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pa'is Ihwal Rasid, DILEMA STATUS KEMITRAAN BURUH DIGITAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.