EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM KONDISI OVERKAPASITAS DI LAPAS KELAS I BANJARMASIN

• Erik Simanjuntak

  Universitas Terbuka

  Author

• Kadek Mery Herawati

  Universitas Terbuka

  Author

Buku

Ali, Zainuddin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Pedoman penyelenggaraan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Nawawi Arief, B. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas program pembinaan kemandirian pada lembaga pemasyarakatan berbasis industri. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2), 181–198. doi:10.30641/kebijakan.2021.V15.181-198.

Sanusi, A. (2019). Evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(2), 123–138. doi:10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138.

Situmorang, V. H. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 85–98. doi:10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sumber Resmi Pemerintah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). Overcrowding lapas menurun, Menteri Imipas pertegas komitmen berantas narkoba. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

• PDF