KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
- Authors
-
-
Dwi Agung Wibawanto
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Penjarahan, Kerusuhan Massa, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, , KUHP
- Abstract
- Penelitian ini membahas kedudukan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Fenomena penjarahan kerap muncul pada kondisi sosial yang tidak stabil, seperti kerusuhan maupun bencana, sehingga memunculkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana penjarahan dirumuskan dalam KUHP, penerapan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP, serta mempertimbangkan factor-faktor yang dapat mempengaruhi pemidanaan, termasuk keadaan yang meringankan maupun memberatkan, seperti dilakukan secara Bersama-sama, dalam situasi kacau, atau dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan terkait penjarahan dalam kerusuhan massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penjarahan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh meskipun tindakannya dilakukan pada saat kerusuhan massa, karena KUHP tidak memberikan pengecualian terkait keadaan sosial. Justru, KUHP mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan secara Bersama-sama atau dengan memanfaatkan situasi kekacauan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan dalam kondisi kerusuhan massa harus dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan KUHP sebagai upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum.
- References
-
Djupandang, Lilis Sandra H. "Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3.5 (2025): 6004-6016.
https://gerbangnusantaranews.id/kriminal/bagaimana-hukum-mengatur-pelaku-penjarahan-di-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/
Lufty, Arya Fajar, and Junifer Dame Panjaitan. "Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia." Media Hukum Indonesia (MHI) 3.2 (2025).
NIM, MUHAMMAD BASYIR. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kerusuhan Massa Pasca Pilpres 2019 Di Kota Pontianak." Jurnal Fatwa Hukum 3.1.
Pradila, Komang Gede Reska Joanykernia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan." Jurnal Preferensi Hukum 2.3 (2021): 496-501.
Puspita, Ria, Ismail Ismail, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa untuk Mewujudkan Keadilan." Jurnal Hukum Bisnis 13.03 (2024): 1-9.
Supartawan, I. Made Ary, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan pada Saat Bencana Alam." Jurnal Konstruksi Hukum 4.1 (2023): 52-58.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.