PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Muhammad Fikri Adhi Ardani
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Melisa Sakilatul Sarifah
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Provinsi Megapolitan, Jabodetabek, Pemerintahan Daerah, Sinkronisasi Kebijakan, Otonomi Daerah
- Abstract
- Kawasan metropolitan Jabodetabek menghadapi berbagai permasalahan lintas yurisdiksi yang kompleks, seperti kemacetan, banjir, dan degradasi lingkungan akibat masifnya urban sprawl. Upaya penyelesaian tata kelola wilayah melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur terbukti kurang efektif karena sifat kelembagaannya yang sebatas koordinatif dan fasilitatif, tanpa memiliki kewenangan eksekutorial. Di sisi lain, otonomi daerah yang terfragmentasi berdasarkan 23 Tahun 2014 seringkali menghambat sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas batas administrasi antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis urgensi serta tantangan penggabungan wilayah Jabodetabek menjadi sebuah Provinsi Megapolitan (Daerah Otonomi Baru/Khusus) sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kebuntuan tata kelola saat ini, diperlukan restrukturisasi kelembagaan melalui model Regional Special District and Authorities. Penggabungan Jabodetabek menjadi satu entitas pemerintahan setingkat provinsi secara hukum diharapkan dapat mereduksi hambatan birokrasi, mempertegas kewenangan, serta mengintegrasikan tata ruang dan pelayanan publik secara lebih efisien dan terpadu.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
HR, Ridwan. (2019). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hasibuan, H. S., dkk. (2014). "The Role of Transit Oriented Development in Constructing Urban Environment Sustainability, the Case of Jabodetabek, Indonesia." Jurnal [Volume 20], 622–631.
Heinelt, H., & Kübler, D. (Eds.). (2005). Metropolitan Governance in the 21st Century. Routledge: Taylor & Francis e-Library.
Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
Mustomi, O., dkk. (2024). Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. PT Media Penerbit Indonesia.
Nainggolan, L. E., dkk. (2023). Perencanaan Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
Nugroho, H. (2021). "Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Metropolitan Jabodetabek: Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3).
Silfiana. (2018). "Optimalisasi Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kawasan Jabodetabekjur." Jurnal [Volume 8], No. 2, 249–265.
Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. USA.
Tinambunan, D. W. (2017). "Format Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik Dalam Bidang Transportasi (Studi Kasus DKI Jakarta Dengan Bodetabek)." Jurnal [Volume 21], No. 1.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69.
- Downloads
- Published
- 2026-07-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Betharia, Tauran, Indah Prabawati, Firre An Suprapto, EVALUASI APLIKASI JATIM ONLINE SINGLE SUBMISSION (JOSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.