Evaluasi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Serang Berbasis Model Ipo-O

Abstract

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan rendahnya capaian klaster perlindungan khusus menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang belum berjalan optimal secara substantif. Data DP3AKB Kota Serang menunjukkan 218 kasus kekerasan terhadap anak selama 2020–2023, dengan kekerasan seksual kasus terbanyak. Selain itu, capaian klaster perlindungan khusus dalam evaluasi KLA Kota Serang masih berada pada 34 persen, lebih rendah dibandingkan klaster lainnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang dengan menggunakan model IPO-O yang mencakup dimensi input, process, output, dan outcome. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi input, Kota Serang telah memiliki regulasi, RAD-KLA, kelembagaan, anggaran, dan sarana layanan perlindungan anak, tetapi regulasi belum sepenuhnya operasional, kapasitas SDM lapangan masih terbatas, distribusi anggaran belum merata, dan layanan belum mudah diakses oleh anak rentan. Pada dimensi process, sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan telah berjalan secara formal, tetapi belum menjangkau anak jalanan, korban kekerasan, dan kelompok rentan secara memadai. Pada dimensi output, bantuan pendidikan, sosial, layanan pengaduan, dan pembinaan anak jalanan telah tersedia, tetapi belum merata dan belum tepat sasaran. Pada dimensi outcome, kebijakan belum menghasilkan perubahan signifikan karena masih ditemukan anak bekerja di jalan, kasus kekerasan, eksploitasi, dan lemahnya perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi operasional, koordinasi lintas sektor, sistem pendataan anak rentan, layanan penjangkauan, pendampingan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat agar kebijakan KLA tidak hanya berjalan administratif, tetapi berdampak nyata bagi perlindungan anak.