PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR: ANALISIS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024
Keywords:
pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, sektor publik, sektor publik, LKjIP, LKjIP, SAKIP, SAKIP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa TimurAbstract
Pengukuran kinerja menjadi salah satu alat yang penting bagi organisasi sektor publik dalam menilai hasil yang telah dicapai sekaligus mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber dayanya. Penelitian ini bertujuan memaparkan dan menganalisis bagaimana pengukuran kinerja diterapkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan merujuk pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, yang meliputi indikator, cara pengukuran, hasil pengukuran, serta implikasinya terhadap perbaikan kinerja. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, sedangkan datanya berupa data sekunder yang ditelaah melalui analisis dokumen dan dilengkapi dengan penghitungan ulang persentase capaian terhadap target. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa semua indikator pada level sasaran berhasil melampaui target, yakni nilai evaluasi SAKIP sebesar 83,02 (101,87%), Angka Partisipasi Murni sebesar 78,07% (105,81%), serta peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan sebesar 84,20% (112,27%). Sebaliknya, Indeks Pendidikan pada level tujuan baru mencapai 0,65 dari target 0,67 (97,01%). Capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, yang perubahannya berjalan lambat dan tidak sepenuhnya dapat dipengaruhi oleh program dinas dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja ini dimanfaatkan dinas sebagai bahan pembelajaran organisasi, di antaranya dengan menelusuri siswa putus sekolah dan memperkuat mutu guru. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan penerapan tata kelola kolaboratif lintas tingkat pemerintahan, penyesuaian target dengan memperhitungkan efek tunda (lag effect), serta pengintegrasian data pendidikan dengan pemerintah kabupaten/kota.References
Behn, R. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. Public Administration Review, 63, 586-606. 10.1111/1540-6210.00322.
Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2024). The Typology And Determinant Of Performance Measurement For Public Sector Organizations – A Literature Review. Cogent Business & Management, 11(1).
Garengo, P., & Sardi, A. (2021). Performance Measurement And Management In The Public Sector: State Of The Art And Research Opportunities. International Journal of Productivity and Performance Management, 70(7).
Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, April 17). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diambil kembali dari IPM Naik Jadi 71, 39, Harapan Hidup Bayi Baru Lahir di Indonesia Capai Usia 71, 20 Tahun: https://setkab.go.id/ipm-naik-jadi-7139-harapan-hidup-bayi-baru-lahir-di-indonesia-capai-usia-7120-tahun/
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal MODERAT, 8(4).
Oppi, C., & Campanale, C. (2021). Ambiguity In Public Sector Performance Measurement: A Systematic Literature Review Available To Purchase. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(3), 370–390.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

