Studi Kasus Sengketa Nelayan Perairan Bintan Antara Indonesia dan Malaysia Tahun 2022
Keywords:
Sengketa Nelayan, Kedaulatan Maritim, Konflik Perbatasan, Hubungan Indonesia–Malaysia, Keamanan MaritimAbstract
Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga kedaulatan maritim, khususnya dalam menangani praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing) di perairannya maupun di perairan Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memperkuat responsnya melalui peningkatan pengawasan maritim, termasuk perluasan armada patroli dan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS). Sementara itu, Malaysia menangani IUU Fishing melalui sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) yang menekankan koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum maritim.References
Alfarisi, R., Darajati, W., & Purwanti, A. (2022). Delimitasi batas maritim Indonesia–Malaysia dan implikasinya terhadap perlindungan nelayan tradisional. Jurnal Hukum Internasional, 19(2), 215–232.
Hidayat, A., & Pratama, R. (2023). Nelayan sebagai aktor non-negara dalam konflik maritim Asia Tenggara. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 18(1), 67–84.
Mayasari, D., Ali, M., & Risdhianto, D. (2025). Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam penanggulangan illegal fishing di wilayah perbatasan laut. Jurnal Kebijakan Publik, 16(1), 55–71.
Muhamad, S., & Seniwati. (2024). Illegal, unreported, and unregulated fishing di perairan strategis Asia Tenggara. Jurnal Kelautan Nasional, 19(3), 211–227.
Sukma, R., & Dewi, S. (2020). Maritime governance and border conflict in Southeast Asia. Contemporary Southeast Asia, 42(1), 1–23.
Utami, F., & Ramli, M. (2024). Zona penangkapan ikan tradisional sebagai solusi konflik nelayan lintas batas. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, 9(1), 25–40.

