AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET DESA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN: TELAAH APBDES TAHUN 2025 DESA PULOSARI, KABUPATEN JOMBANG

Authors

  • Nia Nur Aziza Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Mohammad Yusuf Maulana Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Rizky Amalia Harvi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Deby Febriyan Eprilianto Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Ravienda Anita Fitrie Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya Author

Keywords:

akuntabilitas, akuntabilitas, aset desa, aset desa, APBDes, APBDes, inventarisasi aset, inventarisasi aset, penganggaran desa, penganggaran desa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan aset desa dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada Desa Pulosari, Kabupaten Jombang, dengan fokus pada APBDes Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah dokumen, meliputi Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025, ringkasan laporan keuangan desa tahun 2025, laporan hasil inventarisasi aset desa tahun 2026, serta informasi publikasi pemerintah desa. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, inventarisasi, pelaporan, dan transparansi pengelolaan aset desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pulosari telah memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Laporan inventarisasi aset tahun 2026 mencatat nilai aset berdasarkan penjumlahan kelompok sebesar Rp5.657.927.038, dengan kelompok jalan, irigasi, dan jaringan sebagai kelompok bernilai terbesar. Dalam laporan tersebut juga teridentifikasi aset dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp529.502.450. Sementara itu, ringkasan laporan keuangan tahun 2025 mencatat aset tetap sebesar Rp513.905.647. Perbedaan nilai antara kedua dokumen tersebut belum dapat dinyatakan sebagai ketidaksesuaian karena periode penyusunan, cakupan, dan dasar pencatatannya belum dapat dipastikan sama. Penelitian juga menemukan perlunya penguatan kesinambungan inventarisasi, rekonsiliasi data aset dengan laporan keuangan, serta pengamanan dokumen administrasi aset. Transparansi anggaran telah didukung oleh publikasi informasi melalui situs resmi desa, tetapi keterbukaan informasi aset masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset desa perlu didukung oleh keterhubungan dokumen perencanaan, penganggaran, inventarisasi, dan pelaporan secara konsisten agar keberadaan serta pemanfaatan aset dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

References

1. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

2. Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan aset desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58

3. Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi pengelolaan aset desa berbasis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 317–328. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706

4. Irwandi, I., & Noviades, D. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 3(1), 93–103. https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7137

5. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

7. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

8. Pemerintah Desa Pulosari. (2024). Musyawarah Desa Penetapan Rancangan APBDes Tahun 2025. https://pulosari.id/musyawarah-desa-penetapan-rancangan-apbdes-tahun-2025/

9. Pemerintah Desa Pulosari. (2024). Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

10. Pemerintah Desa Pulosari. (2024). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025.

11. Pemerintah Desa Pulosari. (2024, 23 Oktober). Desa Pulosari Melaksanakan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2025. https://pulosari.id/desa-pulosari-melaksanakan-musyawarah-desa-penetapan-rkpdes-tahun-2025/

12. Pemerintah Desa Pulosari. (2025). Ringkasan Laporan Keuangan Desa Pulosari Tahun 2025.

13. Pemerintah Desa Pulosari. (2025). Transparansi Pengelolaan Anggaran Tahun 2025. https://pulosari.id/transparansi-pengelolaan-anggaran-tahun-2025/

14. Pemerintah Desa Pulosari. (2026). Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa Pulosari Tahun 2026.

15. Pemerintah Kabupaten Jombang. (2024). Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. https://jdih.jombangkab.go.id/dokumen/detail/peraturan-bupati-jombang-nomor-68-tahun-2024-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-tahun-anggaran-2025-4224

16. Safira, F. D., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Model penerapan akuntansi aset desa: Mengurai kompleksitas Permendagri No 1/2016. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 11(1), 12–24. https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.02

Downloads

Published

2026-11-09