GOVERNANSI PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: STUDI PADA PEMERINTAH DESA KWANGSAN, KECAMATAN SEDATI, KABUPATEN SIDOARJO
Keywords:
Governansi Aset Desa, Good Governance, Reformasi Administrasi, Pengelolaan Aset, Desa KwangsanAbstract
Alokasi Dana Desa yang terus berkurang membuat desa harus mampu mandiri secara fiskal, sehingga pengelolaan aset desa yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan tata kelola pengelolaan aset desa, menganalisis penerapan prinsip good governance, serta mengidentifikasi upaya reformasi administrasi dan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan Sekretaris Desa, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan aset di desa ini mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 beserta perubahannya, dan data asetnya diperbarui secara berkala. Prinsip partisipasi dan keadilan terlihat ketika harga sewa ditentukan melalui survei harga pasar, lalu disepakati bersama warga dan BPD dalam Musyawarah Desa. Adapun transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dengan mempublikasikan informasi aset serta pendapatannya di website, media sosial, dan papan pengumuman. Supremasi hukum dijalankan lewat perjanjian sewa yang membatasi masa sewa paling lama tiga tahun dengan pembayaran setiap tahun, serta memuat denda dan penarikan hak kelola bagi penyewa yang wanprestasi. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, desa tetap menerapkan lelang sewa walaupun peminatnya hanya satu orang. Berbagai inovasi tersebut selaras dengan paradigma Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Kendala terbesar adalah klaim sepihak sebagian warga atas tanah kas desa sebagai tanah warisan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa reformasi administrasi tidak lepas dari resistensi dan sangat bergantung pada kemampuan desa menyelesaikan konflik sosial agar kepastian hukum atas asetnya tetap terjaga.References
Republik Indonesia. (2014). UNDANG-UNDANG DASAR NO 6 TAHUN 2024. 1.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2016 TENTANG ATURAN PENGELOLAAN ASET. 1–29.
Hermawan, K. (2016). PENGELOLAAN ASET DESA DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA CENANG DANG DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES). 1–19.
Anggi Fatikaningrum, & Novaria, R. (2024). TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PENCATATAN ASET DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO. 363–370.
Good Governance and Sustainable Human Development. (1997). In Governance for Sustainable Human Development (pp. 1–11).
Muhammad Aqil, L. M. (2020). Implementation Of The Village Asset Management System (Sipades) In Tambak Kalisogo Village [Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Di Desa. 1–11.
Ade Rahmatiya, D. M. (2025). IMPLEMENTASI (SIPADES) UNTUK PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET DI DESA ILOHELUMA. 6(2), 433–440.
Radio Republik Indonesia. (2026). KPK Pantau Desa Antikorupsi, Kwangsan Didorong Jadi Percontohan Nasional. 3 Agustus. https://rri.co.id/surabaya/regional/2623526/kpk-pantau-desa-antikorupsi-kwangsan-didorong-jadi-percontohan-nasional
BPS. (2024). KECAMATAN SEDATI DALAM ANGKA, SEDATI DISTRICT IN FIGURES.
Janah, R. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 5(2), 132–143. https://doi.org/10.31002
Lhiiyawati Molamahu, Rahmatia Pakaya, J. A. (2026). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK.
Christopher Hood. (1991). A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? Public Administration, 69(1), 3–19.
Gerald E. Caiden. (1969). Administrative Reform.
Huberman, Miles, S. (2014). Qualitative Data Analysis.
John W. Creswell. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
Kementerian Dalam Negeri. (2024). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.
Koran Jakarta. (2026). Desa Kwangsan Jadi Percontohan Desa Antikorupsi di Sidoarjo. 30 Juli. https://koran-jakarta.com/2026-07-30/desa-kwangsan-jadi-percontohan-desa-antikorupsi-di-sidoarjo
Lexy J. Moleong. (2013). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.
Robert B. Denhardt, J. V. D. (2002). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549–449. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117
Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, dan R& D. https://online.fliphtml5.com/cyqfr/ieoy/

