GEOPOLITIK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI PAPUA: STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA TAHUN 2025-2026
Keywords:
Geopolitik Indonesia, stabilitas keamanan, konflik bersenjata, Papua, strategi bertahanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua pada periode 2025–2026, khususnya dalam menghadapi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut. Papua memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berada di kawasan Pasifik, sehingga kondisi keamanannya berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Indonesia. Di sisi lain, konflik bersenjata di Papua juga berkaitan dengan persoalan ketimpangan pembangunan, ketidakadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan pemerintah, dokumen kebijakan, laporan lembaga terkait, jurnal ilmiah, buku, dan pemberitaan media. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori geopolitik dan teori strategi bertahan untuk memahami hubungan antara posisi strategis Papua, kepentingan nasional Indonesia, serta kebijakan pemerintah dalam menghadapi konflik bersenjata. Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi geopolitik Indonesia diterapkan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempertahankan keutuhan wilayah negara. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan pentingnya keseimbangan antara pendekatan keamanan, pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat Papua. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua serta tantangan dalam mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.References
ACAPS. (2026). Indonesia: Protracted conflict in West Papua and humanitarian situation. https://www.acaps.org/en/countries/indonesia
Agustus, F. S., Andoko, D., Muniasari, M., Savitri, C. M., Nurisnaeny, P. S., & Maya, H. B. (2025). Strengthening the Papua Steering Committee strategy: Reducing instability for accelerated development in Papua, Indonesia. Social Sciences & Humanities Open, 11, 101413. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.1014
Auliya, T. (2026). Dinamika konflik Papua dan kesenjangan pembangunan antarwilayah: Analisis geopolitik dan geostrategi dalam kerangka ketahanan. Maliki Interdisciplinary Journal, 4(6), 669–675.
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2025). Statistik ketahanan sosial Provinsi Papua 2025. BPS Provinsi Papua.
Christian, J. (2026). Totalizing sovereignty: Securitization and the paradox of strong state power in Papua. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 18(1), 15–35. https://doi.org/10.19166/verity.v18i35.10877
Clausewitz, C. von. (1976). On war (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press.
Galula, D. (1964). Counterinsurgency warfare: Theory and practice. Praeger.
Human Rights Monitor. (2026a). Annual report 2025: Human rights and conflict in West Papua. https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2025-human-rights-and-conflict-in-west-papua/
Human Rights Monitor. (2026b). Papua Monitor Q1 2026: No de-escalation as military operations drive new displacement. https://humanrightsmonitor.org/reports/papua-monitor-q1-2026-no-de-escalation-as-military-operations-drive-new-displacement/
Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167–214. https://doi.org/10.2307/2009958
Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). Pendidikan kewarganegaraan. Paradigma.
Indonesia. (2026, 10 Mei). Tanggapi penyelesaian konflik Papua, Menteri HAM sampaikan butuh keputusan nasional dan pendekatan menyeluruh. https://origin.kemenham.go.id/publikasi/tanggapi-penyelesaian-konflik-papua-menteri-ham-sampaikan-butuh-keputusan-nasional-dan-pendekatan-menyeluruh
Kompas. (2026, 28 Oktober). Anggota Wantimpres Bamsoet: Perdamaian Papua butuh keadilan dan kesejahteraan. https://www.kompas.id/artikel/anggota-wantimpres-bamsoet-perdamaian-papua-butuh-keadilan-dan-kesejahteraan
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2013). Wawasan Nusantara.
Lubis, A. F. (2024). Conflict resolution strategy in Papua through concurrent military and nonmilitary operations executed by the Indonesian National Armed Forces (TNI). International Journal of Law. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i1.34
Lumbung Pare. (2025). Analisis konflik struktural dalam isu kekerasan bersenjata di Papua. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Nurhidayat, Kusuma, Uksan, A., & Widodo, P. (2023). Menilik politisasi konflik Papua: Dilema isu keamanan Indonesia. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4759
Nursidik. (2023). Konflik bersenjata di Provinsi Papua. Repository UBK Karawang.
Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

