Tata Kelola Aset Desa dalam Perspektif Good Governance: Studi pada Pemerintah Desa Pandansari Lor, Kabupaten Malang

Authors

  • Salsabil Inaz Zahra Prodi Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Nazarina Desi Arisanti Prodi Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Arinni Adinda Musdalifah Prodi Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Deby Febriyan Eprilianto Prodi Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya Author
  • Revienda Anita Fitrie Prodi Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya Author

Keywords:

tata kelola aset desa, good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat

Abstract

Penelitian ini menganalisis tata kelola aset desa di Pemerintah Desa Pandansari Lor, Kabupaten Malang, dalam perspektif good governance dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah didukung oleh penggunaan aplikasi SIPADES untuk inventarisasi, pembagian tanggung jawab kepada Kaur Tata Usaha dan Umum, evaluasi tahunan, serta penyampaian informasi melalui sosialisasi dan musyawarah desa. Namun, transparansi masih terbatas karena akses masyarakat terhadap daftar inventaris belum optimal, frekuensi pelaporan perlu disesuaikan dengan ketentuan semester, partisipasi masyarakat cenderung informatif, dan optimalisasi pemanfaatan aset belum sepenuhnya terbukti. Penelitian merekomendasikan pembaruan data secara berkala, peningkatan akses informasi, kepatuhan pelaporan, penguatan partisipasi substantif, serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset agar tata kelola aset desa lebih tertib, terbuka, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

References

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Ediyanto, & Indrianie, M. (2023). Analisis penerapan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) dalam mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Journal of Administrative and Social Science (JASS), 4(1). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3237250

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/291466/permendagri-no-3-tahun-2024

Maarif, M. S., & Sukmana, H. (2024). Village asset management innovations through application-based systems. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(4). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1184

Pemerintah Desa Pandansari Lor. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pandansari Lor Tahun 2021–2025.

Pemerintah Desa Pandansari Lor. (2026). Keputusan Kepala Desa Pandansari Lor Nomor 188.45/6/35.07.17.2006/2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa.

Pemerintah Desa Pandansari Lor. (t.t.). Gambaran umum potensi Desa Pandansari Lor [Dokumen profil desa].

Pemerintah Desa Pandansari Lor. (t.t.). Catatan jawaban wawancara mengenai pengelolaan aset desa dan penerapan good governance [Dokumen internal].

Prayitno, D. (2021). Analisis penerapan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) terhadap inventaris desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen. https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1300

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan good village governace. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Sutaryo, S., & Nuwandari, I. (2016). Praktik pengelolaan aset desa di pemerintahan desa Provinsi Jawa Tengah. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 7(2), 153–175. Artikel Sutaryo dan Nuwandari.

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP. Dokumen UNDP 1997.

Downloads

Published

2026-11-04