ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA BARU
DOI:
https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-736Keywords:
Aktor Kebijakan, Kebijakan Publik, Kepentingan, Ibu Kota Negara, Pemindahan Ibu Kota NegaraAbstract
Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan merupakan salah satu kebijakan strategis dan mega proyek nasional yang memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan wilayah. Gagasan pemindahan ibu kota negara bukan merupakan wacana baru dalam sejarah Indonesia, karena telah muncul sejak masa kolonial hingga pemerintahan beberapa presiden, namun belum pernah berhasil direalisasikan. Momentum baru muncul pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang secara resmi menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Pemerintah menetapkan wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru. Berbeda dengan wacana pada periode pemerintahan sebelumnya, kebijakan pemindahan ibu kota pada era Joko Widodo mulai memasuki tahap konkret melalui penyusunan regulasi, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan pembangunan infrastruktur. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor negara maupun non-negara dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara serta menganalisis peran dan kepentingan masing-masing aktor dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran berbagai sumber terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif analisis aktor kebijakan untuk memetakan posisi, kepentingan, pengaruh, dan peran masing-masing aktor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konfigurasi aktor dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara serta menjelaskan dinamika hubungan antaraktor dalam proses kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara.References
Aprilliani, E. D., Prameswari, P. Z., & Wibowo, A. (2024). Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Jurnal Analisis Hukum, 7(2), 200–208. https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5205
DIALOG NASIONAL VI IKN "Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan"
Heuzé, Claire. "BMI~ RGENCE D'UNE CIAPITALE, BRASILIA." Cah. Sci. Hum 22.3-4 (1980): 429-442.
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=BR
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/23360/pdf
Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota...Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all.
https://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/
https://www.courrierinternational.com/article/bresil-brasilia-limpossible-utopie
https://www.herodote.net/21_avril_1960-evenement-19600421.php
https://www.its.ac.id/news/2021/10/20/kilas-balik-wacana-pemindahan-ibukota/
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/7-pays-qui-ont-change-de-capitale-1212812
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/cadre_gestion/guide_elaboration_politiques_publiques.pdf
https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/borneo
Ikfina, M. U. (2024). Indonesia’s National Capital Relocation Policy: An Analysis of Political Support in Parliament and the Public Responses on Twitter. Journal of Governance and Public Policy, 11(1), 1–13. https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i1.17760
Khairunnisa, E., & Kunci, K. (n.d.). Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

