IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

Authors

  • Fajar Reza Rivaldi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Author
  • Muhammad Khoirul Anwar Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Author

Keywords:

Implementasi, Kebijakan, Kecamatan, PATEN, Gunung Sindur

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Permasalahan yang menjadi temuan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan terutama pada ruang tunggu yang kurang memadai serta masih adanya masyarakat yang belum memahami persyaratan administrasi sesuai ketentuan sehingga berkas pelayanan belum lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunung Sindur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam analisis adalah Teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu: a) Standar dan Sasaran Kebijakan; b) Sumber Daya; c) Komunikasi antar Organisasi; d) Karakteristik Agen Pelaksana; e) Disposisi atau Sikap Pelaksana; dan f) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan PATEN telah dipahami aparatur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam mempermudah pelayanan administrasi. Sumber daya manusia dan anggaran dinilai cukup mendukung, namun sarana dan prasarana khususnya ruang tunggu belum optimal serta belum tersedianya fasilitas untuk kelompok tertentu. Komunikasi antar organisasi telah berjalan melalui koordinasi internal dan penyampaian informasi kepada desa dan masyarakat, meskipun pemahaman terhadap persyaratan belum merata. Karakteristik agen pelaksana telah sesuai dengan pembagian tugas dalam regulasi sehingga pelayanan berjalan tertib. Disposisi pelaksana ditunjukkan melalui sikap ramah, adil dan penerapan sistem antrian sesuai prosedur. Kondisi sosial, ekonomi dan politik relatif kondusif, meskipun masih diperlukan penguatan sosialisasi agar masyarakat memahami prosedur dan persyaratan pelayanan secara optimal.

References

1. Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

2. Ardiansyah, A., & Amri, P. (2025). Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 140-153. https://doi.org/10.25299/JMP.2025.21672

3. Asmunif, & Rodiyah, I. (2024). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. https://doi.org/10.21070/ups.6241

4. Juliansari, M., Handrisal, H., & Winarti, N. (2022). Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2021 (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

5. Stevani, F., & Rizky, R. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), 4(1), 29-36. https://doi.org/10.30596/japk.v4i1.19659

6. Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D. Bandung: ALFABETA.

7. Surbini, Z., & Yamin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(10). https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6175

8. Syafira, A. (2025). Tugas Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Downloads

Published

2026-09-27