PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA TAHUN 2026 DI BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Abstract

Pendidikan merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, namun akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan kondisi geografis. Sebagai upaya memperluas akses pendidikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Program Beasiswa Tahun 2026 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan program tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif melalui pengumpulan dan analisis data terkait pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diterapkan melalui transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan, partisipasi masyarakat, serta orientasi pada efektivitas dan keadilan program. Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,06 miliar untuk 1.212 penerima beasiswa. Keterbukaan informasi mengenai persyaratan, kuota, dan hasil seleksi serta mekanisme verifikasi dokumen mendukung terwujudnya tata kelola yang baik. Meskipun demikian, kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan akses internet, dan tingginya jumlah pendaftar masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, program ini telah mencerminkan penerapan good governance yang mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau.