PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMBANGUNAN ALTERNATIF: STUDI KRITIS TERHADAP PARADIGMA MODERNISASI PADA MASYARAKAT ADAT BADUY DI KABUPATEN LEBAK

Abstract

Paradigma pembangunan yang dominan sejak pertengahan abad kedua puluh sebagian besar bertumpu pada teori modernisasi, yang mengukur kemajuan dari sejauh mana suatu masyarakat bertransformasi dari kondisi tradisional menuju kondisi modern yang berorientasi industri dan pasar. Artikel ini mengkaji secara kritis relevansi paradigma tersebut dalam menjelaskan dinamika pembangunan pada masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebuah komunitas yang bertahan lintas generasi melalui sistem zonasi wilayah adat dan kepatuhan ketat terhadap pikukuh atau hukum adat leluhur. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka dan pendekatan sosiologis, artikel ini membandingkan daya jelas teori modernisasi, teori ketergantungan, teori sistem dunia, dan teori pembangunan alternatif dalam membaca kasus Baduy. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori modernisasi gagal menjelaskan ketahanan kearifan lokal Baduy karena mengasumsikan perubahan sosial berlangsung linear dan memperlakukan tradisi sebagai hambatan yang homogen terhadap kemajuan. Teori ketergantungan dan teori sistem dunia berguna untuk memetakan posisi struktural Baduy dalam relasi kekuasaan negara dan pasar yang lebih luas, terutama tekanan modernisasi tidak langsung yang dialami Baduy Luar melalui pariwisata dan pembangunan infrastruktur regional, namun kurang memberi ruang pada agensi lokal. Teori pembangunan alternatif menawarkan daya jelas paling kuat karena menempatkan masyarakat Baduy sebagai subjek aktif yang mengelola institusi keberlanjutannya sendiri, bukan objek pasif dari intervensi eksternal. Posisi negara terhadap Baduy terbukti bersifat ambivalen, yaitu melindungi kawasan inti adat sekaligus mendorong pembangunan di wilayah sekitarnya yang menimbulkan tekanan kultural secara tidak langsung. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, dengan melibatkan lembaga adat dalam perencanaan wilayah serta menjaga otonomi budaya lokal di tengah tantangan pembangunan daerah.