IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DI DESA TULUNGREJO MELALUI POKDARWIS DHARMA NAGARI: STUDI KASUS WISATA HUTAN PINUS LOJI
DOI:
https://doi.org/10.2238/5m6xbr86Keywords:
Ekonomi Kerakyatan, Implementasi Kebijakan, POKDARWIS Dharma Nagari, Pemberdayaan Masyarakat, Wisata DesaAbstract
Penelitian ini menganalisis implementasi ekonomi kerakyatan di Desa Tulungrejo, Kabupaten Blitar melalui POKDARWIS Dharma Nagari dalam pengelolaan Wisata Hutan Pinus Loji. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat berhasil mendorong gotong royong, kemandirian ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal. Namun, implementasi masih menghadapi kendala legalitas, birokrasi, resistensi sosial, dan regulasi. Keberhasilan dipengaruhi oleh komitmen implementor, tujuan bersama, serta tata kelola yang berkelanjutan.References
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian KUALITATIF. Makassar: Syakir Media Press.
Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Eovriza Luluk Zakia, I. W. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa. TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta, 3, 1-11.
Farazmand, A. (2004). 'Sound Governance in the Age of Globalization: A Conceptual Framework', in Ali Farzmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovation. Wesport: Preager.
Gash, C. A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
Gibson, R. (2011). A Primer on Collaborative Multi-Level Governance. In Canadian Regional Development: A Critical Review of Theory, Practice, and Potentials, 1-11.
Jo Ann, G. E. (2001). Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation. Igrass 2001, 1, 1-5.
M. Rosyid Ridla, B. M. (2016). ANALISIS SOUND GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PERGURUAN TINGGI ISLAM (Studi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Jurnal Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 213-229.
Maulana, A. (2023). AKSELERASI PEMERINTAH DAERAH MENUJU AGILE GOVERNANCE (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Jember: Disertasi, Universitas Jember.
Mukhtar Tompo, M. M. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Rsud Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. JPPM: Journal of Public Policy and Management, 3(1), 43-52.
Mubyarto. (2014). Reformasi sistem ekonomi: Dari kapitalis menuju ekonomi kerakyatan. PT Kompas Media Nusantara.
Nasution, A. F. (2023). METODE PENELITIAN KUALTATIF. Bandung: Harfa Creative.
Retno Sunu Astuti, H. W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Wahyuningsih, I. S. (2021). PERAN EKONOMI KREATIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WISATA ROTAN TRANGSAN, GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO. Global Financial Accounting Journal, 5, 1-5.
Wicaksono, I. (2021). INTEGRATION OF DEVELOPMENT PROGRAMS BASED ON COLLABORATIVE GOVERNANCE ON REGIONAL VILLAGE. Jurnal Politico, 21(1), 53-66.
Wulan, R. M., & Muktiali, M. (2013). Peran non governmental organization (NGO) terhadap klaster susu sapi perah di Kabupaten Boyolali. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 1(2), 183–200.
Zulkarnain, A. &. (2014, April15). Komitmen Terhadap Organisasi Ditinjau Dari Kesejahteraan Psikologis Pekerja. INSAN, 54-62.

