ACEH DAN PAPUA ; DUA WAJAH KETIMPANGAN DI INDONESIA

Abstract

Paradigma pembangunan nasional di Indonesia secara historis terjebak dalam bias sentralistik yang memicu ketimpangan struktural antara wilayah pusat (core) dan pinggiran (periphery). Provinsi Aceh dan Papua merepresentasikan anomali pembangunan (growth paradox) paling nyata, di mana kekayaan sumber daya alam strategis dan kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) selama dua dekade gagal mentransformasi kesejahteraan sosial. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus komparatif dengan pendekatan sosiologi pembangunan dan ekonomi politik untuk membongkar akar ketimpangan sosiologis di kedua wilayah tersebut. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif-analitis serta komparatif teoretis menggunakan kerangka Teori Modernisasi dan Teori Ketergantungan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, industrialisasi ekstraktif masa lalu (LNG Arun di Aceh dan Freeport di Papua) beroperasi sebagai enclave economy yang memicu kemiskinan struktural; kedua, penggelontoran Dana Otsus menciptakan dependensi birokrasi (bureaucratic dependency) yang mematikan produktivitas sektor riil mandiri; dan ketiga, terjadi pembajakan anggaran oleh elite lokal (elite capture) serta disfungsi pembangunan teknokratis yang memicu cultural shock dan marjinalisasi horizontal, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Studi ini menyimpulkan bahwa ketimpangan di Aceh dan Papua bukanlah masalah ekonomis matematis semata, melainkan produk dari akumulasi trauma historis, relasi kuasa yang distortif, dan kegagalan integrasi sosial-kultural.