ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN SUBSIDI BBM: TARIK-MENARIK KEPENTINGAN ELITE DAN RAKYAT

Authors

  • Windi Nurmala Sari Frangga Kastela Universitas Indraprasta PGRI Author
  • Hendi Irawan Universitas Indraprasta PGRI Author

DOI:

https://doi.org/10.2238/06nn7h06

Keywords:

Ekonomi Politik, Subsidi BBM, Kepentingan Elite, Kesejahteraan Rakyat, Kebijakan Publik, Populisme

Abstract

Kebijakan dukungan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi pusat diskusi dalam bidang ekonomi dan politik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di satu sisi, dukungan ini memberi beban besar pada anggaran negara; di sisi lain, merestrukturisasi atau menghapusnya dapat menyebabkan resiko tinggi terhadap ketidakstabilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi dan politik yang mendasari penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dukungan BBM, dengan fokus pada perbedaan kepentingan antara kelompok elit (politik dan ekonomi) dan masyarakat umum (rakyat). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian literatur dan analisis ekonomi politik kelembagaan, studi ini menjelaskan bagaimana dukungan BBM berfungsi lebih dari sekadar alat perlindungan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dukungan BBM telah berubah menjadi alat politik. Bagi elit politik, dukungan ini sering dimanfaatkan sebagai alat populis untuk mendapatkan dukungan pemilih dan mempertahankan keadaan yang ada, sementara pemain ekonomi (oligarki) memanfaatkan situasi ini dengan mencari keuntungan dari celah yang ada. Sebaliknya, di kalangan masyarakat, rakyat melihat dukungan ini sebagai hak dasar untuk menjaga daya beli dan kelangsungan hidup mereka, meskipun secara nyata distribusi dukungan sering kali tidak adil dan tidak sesuai sasaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakmampuan untuk mereformasi dukungan BBM berasal dari ketidaksetaraan kekuasaan politik. Peralihan menuju kebijakan energi yang lebih adil memerlukan pergeseran dari dukungan barang menjadi dukungan langsung yang tepat sasaran, yang memerlukan keinginan politik yang kuat untuk melepaskan kebijakan publik dari pengaruh kepentingan pragmatis elit.

References

Aspinall, E. (2015). Oligarchic populism: Prabowo Subianto's challenge to Indonesian democracy. Indonesia, 99, 1–28.

Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan analisis dampak inflasi kebijakan energi nasional 2022-2023. Badan Pusat Statistik.

Basri, F. (2019). Lanskap ekonomi politik Indonesia: Menuju pembangunan yang inklusif. Penerbit Buku Kompas.

International Institute for Sustainable Development. (2023). Navigating the fuel subsidy reform: Lessons from developing nations. International Institute for Sustainable Development.

Mietzner, M. (2020). Populism and democratic decline in Indonesia. Journal of Democracy, 31(4), 161–175.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. Routledge.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Evaluasi efektivitas penyaluran subsidi energi berbasis komoditas. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

World Bank. (2022). Indonesia economic prospects: Navigating the storm, focusing on fiscal sustainability. World Bank Group.

Basri, F. (2019). Lanskap ekonomi politik Indonesia: Menuju pembangunan yang inklusif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. New York: Cambridge University Press.

Downloads

Published

2026-07-21