KEMITRAAN DINAS PERHUBUNGAN DENGAN PT. SEDULURAN BUS SUROBOYO DALAM INTEGRASI TARIF BUS DI KOTA SURABAYA

Andi Nashwa Intan Salam; Agus Subianto

doi:10.2238/4hs1fe07

Authors

Andi Nashwa Intan Salam Universitas Hang Tuah Author
Agus Subianto Universitas Hang Tuah Author

DOI:

https://doi.org/10.2238/4hs1fe07

Keywords:

Kemitraan; Integrasi Tarif; Transportasi Publik; Suroboyo Bus; Trans Semanggi K2L.

Abstract

Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi di Kota Surabaya menyebabkan kepadatan lalu lintas yang berdampak pada penurunan kualitas mobilitas masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengembangkan layanan transportasi publik serta menerapkan kebijakan integrasi tarif untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan PT. Seduluran Bus Suroboyo dalam integrasi tarif bus di Kota Surabaya serta meninjau faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data menggunakan teori partnership dengan variabel relationship, resources, dan organization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan telah berjalan cukup berhasil, namun masih ditemukan perlunya peningkatan pemahaman petugas terhadap kebijakan tarif, kendala akses aplikasi GoBis bagi pengguna perangkat berbasis iOS, dan belum tersedianya alternatif pembayaran tunai.

References

Kooiman, J. (2005). GOVERNING AS GOVERNANCE. Public Administration, 85(1), 227–231. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00642_1.xGibson, R. (2011). A Primer on Collaborative Multi-Level Governance. In Canadian Regional Development: A Critical Review of Theory, Practice, and Potentials, 1-11.

Lertsethtakarn, K. (2018). Public-Private Partnership (PPP) in Thailand: A Case Study of the Bangkok Mass Transit System (BTS). Journal of Public and Private Management, 89–114. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal/article/view/131881Mukhtar Tompo, M. M. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Rsud Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. JPPM: Journal of Public Policy and Management, 3(1), 43-52.

Medda, F. (2007). A game theory approach for the allocation of risks in transport public private partnerships. International Journal of Project Management, 25(3), 213–218. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.06.003M. Rosyid Ridla, B. M. (2016). ANALISIS SOUND GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PERGURUAN TINGGI ISLAM (Studi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Jurnal Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 213-229.

Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Organization Studies, 28(8), 1243–1264. https://doi.org/10.1177/0170840607076586

Uhlik, K. S. (2007). Toward a Theory of Partnership As Context for a Theory of Leisure. Proceedings of the 2007 Northeastern Recreation Research Symposium, 32–37.

Waradana, F. K., & Priambodo, B. (2024). Public Private Partnership Dalam Penyediaan Layanan Transportasi Publik Wira Wiri Suroboyo Di Kota Surabaya. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 5(2), 126–132. https://doi.org/10.46730/japs.v5i2.150Eovriza Luluk Zakia, I. W. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa. TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta, 3, 1-11.