Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi

Vol. 25 No. 12 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL PADA UPTD PERSAMPAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA

PDF
  • Jerri Widi,
  • Stanley Kho Walandouw,
  • Wulan Deisy Kindangen
Jerri Widi
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Stanley Kho Walandouw
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Wulan Deisy Kindangen
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
DOI: https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-834

Published 2026-11-10

Keywords

  • efektivitas,
  • efisiensi,
  • belanja operasi,
  • belanja modal,
  • Laporan Realisasi Anggaran,
  • UPTD Persampahan
    • ...More
    Less

How to Cite

ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL PADA UPTD PERSAMPAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(12). https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-834

Abstract

Belanja operasi dan belanja modal merupakan komponen belanja daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas belanja operasi dan belanja modal serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya pada UPTD Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2023–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, dan studi kepustakaan. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran dan diinterpretasikan menggunakan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas belanja operasi sebesar 99,80% pada 2023, 98,45% pada 2024, dan 97,69% pada 2025. Rasio efektivitas belanja modal masing-masing sebesar 100,00%, 98,00%, dan 99,99%. Seluruh rasio berada pada kategori efektif. Namun, wawancara mengidentifikasi hambatan berupa lamanya proses e-purchasing melalui Inaproc, keterlambatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban, ketidaklengkapan administrasi, ketersediaan barang, dan ketidaksesuaian spesifikasi dengan DPA. Temuan memperlihatkan bahwa capaian penyerapan anggaran yang tinggi belum dengan sendirinya membuktikan efisiensi proses maupun pencapaian manfaat belanja. Perbaikan diperlukan pada perencanaan kebutuhan, penjadwalan pengadaan, koordinasi, dan pengendalian dokumen.
PDF

References

  1. Akayuri, G. A., Ampong, K., & Apau, S. (2025). Budget and budgetary control as a tool for controlling public expenditure in public sector organizations in Ghana. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.11648/j.ijafrm.20251001.13
  2. Cahyani, D. D., Rahman, F., & Saputra, A. (2023). Analisis pengukuran kinerja efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2020–2023. Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik, 10(2), 87–102. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i2.1195
  3. Cholidah, L. N., & Sofa, D. M. (2025). Analisis pengelolaan anggaran belanja operasional pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. Nusantara Entrepreneurship and Management Review, 3(2), 86–99. https://doi.org/10.55732/nk8qsa75
  4. Departemen Dalam Negeri. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
  5. Gulo, E., Telaumbanua, A., Waruwu, S., Batee, M. M., & Kakisina, S. M. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias. Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi), 7(1), 227–232. https://doi.org/10.57093/metansi.v7i1.272
  6. Haetami, A., Firmansyah, B., Itsniawan, A. M., & Irianto, B. R. (2026). Assessing the effectiveness and efficiency of local government budget implementation in Indonesia: A systematic review of Value for Money performance (2016–2023). Journal of Economics and Social Sciences (JESS), 5(1), 211–218. https://doi.org/10.59525/jess.1418
  7. Honger, R. E., & Montag, D. (2024). Budget process and execution: A case study on the underperformance of the Peruvian health system, 2000–2021. Global Health: Science and Practice, 12(2), e2300250. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-23-00250
  8. Hotimah, K., & Fattah, V. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja operasi dan belanja modal daerah Kota Palu. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 11(3), 145–158. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i3.1271
  9. Indrawan, A. T., Andriansyah, & Rulandari, N. (2026). Budget efficiency as a regional financial management strategy: Case study of the Central Kalimantan Provincial Government's regional budget. Ilomata International Journal of Social Science, 7(1), 117–126. https://doi.org/10.61194/ijss.v7i1.1923
  10. Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting IFRS Edition (4th ed.). John Wiley & Sons.
  11. Mahmudi. (2021). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN.
  12. Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
  13. Matos, S., Jorge, S., & Moura e Sá, P. (2023). Measuring local public expenditure effectiveness using sustainable development goals. International Journal of Public Sector Management, 36(4–5), 440–462. https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2023-0003
  14. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.
  15. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2017). Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
  16. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2022). Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  20. Rahmawati, I., & Nugroho, A. (2022). Analisis efektivitas realisasi anggaran belanja pada organisasi perangkat daerah. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik, 8(2), 115–125. https://doi.org/10.32497/jamp.v8i2.414

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.