Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menjadi 11% Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Inflasi di Indonesia

Abstract

Artikel ini menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% terhadap perekonomian masyarakat dan tingkat inflasi di Indonesia. Kenaikan tarif PPN ini diterapkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai upaya pemerintah untuk menutupi defisit APBN dan memperkuat stabilitas fiskal pascapandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat akibat perubahan tarif PPN serta menganalisis sejauh mana kebijakan ini mempengaruhi laju inflasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menimbulkan dilema kebijakan: di satu sisi membantu memulihkan penerimaan APBN, namun di sisi lain berisiko menurunkan daya beli masyarakat - khususnya kelompok menengah ke bawah - serta memicu kekhawatiran publik. Walaupun demikian, kenaikan tarif PPN ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inflasi nasional dan tidak mengganggu pemulihan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya perlindungan fiskal berupa pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan jasa sosial. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan PPN menuntut adanya tata kelola perpajakan yang adil, digitalisasi administrasi, serta sosialisasi yang tepat guna menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan daya beli masyarakat.