Vol. 25 No. 8 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

PENGARUH CORETAX SYSTEM, PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PERLINDUNGAN DATA WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN BEKASI UTARA

Deva Anggi Lestari
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Mulyadi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Idel Eprianto
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published 2026-07-31

Keywords

  • Coretax System,
  • peraturan perpajakan,
  • perlindungan data,
  • kepatuhan wajib pajak,
  • Theory of Planned Behavior

How to Cite

PENGARUH CORETAX SYSTEM, PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PERLINDUNGAN DATA WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN BEKASI UTARA. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(8). https://doi.org/10.2238/27bn7v12

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Coretax System, peraturan perpajakan, dan perlindungan data wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Utara, dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai landasan teoretis yang menjelaskan bahwa niat berperilaku patuh dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal dan sifat cross-sectional. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert kepada 300 responden yang dipilih dengan teknik nonprobability sampling jenis accidental sampling, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax System, peraturan perpajakan, dan perlindungan data wajib pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial maupun simultan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh kombinasi kemudahan sistem digital, kejelasan regulasi, dan jaminan keamanan data pribadi.

References

  1. Ahdy, A. A., Fadilla, A., Seftiyani, D. L., Saputra, R., & Wahyudi, I. (2025). Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Rnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7424– 7439.
  2. Ahnan, Z. M. (2021). Effects of Taxpayer Behavior Moderation on Taxes Reporting Systems. Saudi Journal of Economics and Finance, 9414, 312–320. https://doi.org/10.36348/sjef.2021.v05i07.007
  3. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/07495978(91)90020-T
  4. Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta. Jurnal Nirta : Studi Inovasi, 5(1), 44–63.
  5. Indarwati, P. S., & Sulistyawati, A. I. (2024). Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Inovasi Pajak Indonesia JIPI, 01(April), 37–46.
  6. Kanel, I., & Tiopan, D. (2025). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 8(1), 22–31.
  7. Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge university press.
  8. Lestari, A. A. D. (2025). Tax Compliance Behavior among Self-Employed Professionals : A Behavioral Economics Perspective. Journal of Taxation Insights Policy Practice, 1(1), 27–33.
  9. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. Andi.
  10. Maulana, D., & Jaeni. (2025). THE ROLE OF CORE TAX SYSTEM AS A MEDIATING VARIABLE IN INCREASING TAX AWARENESS OF TAXPAYER COMPLIANCE (EMPIRICAL STUDY AT KPP SEMARANG
  11. Nurhayati, Maksum, A., Siregar, N. B., & Nasution, F. N. (2025). Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia : Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory. Journal OfRisk and Financial Management, 2017.
  12. OECD. (2020). Tax administration 2020: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.
  13. Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak : Pemanfaatan Sistem Coretax , Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi ( Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024 ). JAFM: Journal of Accounting and Finance Management, 6(5), 2275–2286.
  14. Putri, A., & Wibowo, D. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(2).
  15. Rustiyaningsih, S. (2011). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Widya Warta, 02, 44–54.
  16. Rut, P., Kurniatin, E., & Maksum, I. R. (2022). Rural Water Governance : Governance Model for Fulfilling Rural Drinking Water Needs in Indonesia. PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 10(10), 39–48.
  17. Saputro, C., Suryati, A., & Siahaan, L. H. (2025). Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading. Astina Mandiri, 4(November), 812– 825.
  18. Shaharuddin, N. S., Palil, M. R., Ramli, R., & Maelah, R. (2023). Understanding Tax Compliance among Sole Proprietors : A Theory of Planned Behaviour Analysis. Journal of Management & Muamalah, 13(2).
  19. Sunandar, M. N. (2025). EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PERDATA BERIMPLIKASI PAJAK. Jurnal Hukum Statuta, 1–18.
  20. Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. International Journal of Public