MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO EMERGING (SIBER DAN IKLIM) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK PASCAMERGER: STUDI KASUS KUALITATIF PERIODE 2023-2024

Abstract

Perbankan syariah memiliki karakteristik risiko yang berbeda dari bank konvensional karena aktivitas usahanya berlandaskan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa yang diatur dalam fikih muamalah. Perbedaan akad ini memunculkan eksposur risiko khas, seperti risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi ekuitas, di samping risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, dan kepatuhan syariah yang juga dihadapi bank pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank hasil merger tiga bank syariah BUMN pada tahun 2021 dan tercatat sebagai bank syariah dengan jumlah nasabah terbesar di dunia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal (single case study). Data dikumpulkan dari Laporan Tahunan BSI 2023 dan 2024, Laporan Keberlanjutan BSI 2023, publikasi resmi BSI, statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemberitaan media ekonomi kredibel, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI menjalankan manajemen risiko atas sepuluh jenis risiko sesuai POJK No. 65/POJK.03/2016, dengan kinerja pengelolaan risiko pembiayaan dan permodalan yang membaik pada periode 2023-2024, tercermin dari rasio NPF gross yang turun dari 2,08% (2023) menjadi 1,90% (2024) dan CAR yang terjaga pada level 21,04% (2023). BSI juga mengidentifikasi risiko keamanan siber (cybersecurity) dan risiko perubahan iklim sebagai risiko material baru seiring akselerasi digitalisasi layanan. Mitigasi risiko dilakukan melalui pendekatan three lines of defense yang melibatkan unit bisnis, satuan kerja manajemen risiko, audit internal, serta pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian syariah pada setiap kebijakan. Tantangan yang dihadapi meliputi konsentrasi pembiayaan pada segmen tertentu, keterbatasan instrumen lindung nilai berbasis syariah, dan kebutuhan penguatan mitigasi risiko siber. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi dan investasi berkelanjutan pada keamanan digital.