ANALISIS ALUR KERJA PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS APLIKASI SANTIAGO DI LAPAS KELAS IIB SUMEDANG
Keywords:
Alur kerja, pelayanan kunjungan, SANTIAGO, digitalisasi pelayanan, pemasyarakatanAbstract
Digitalisasi pelayanan publik perlu dianalisis melalui hubungan teknologi dengan aktivitas pengguna layanan, petugas, dan proses pendukung. Artikel ini bertujuan memetakan alur kerja pelayanan kunjungan berbantuan Sistem Antrian Nomor Terpadu Informasi dan Giliran Otomatis (SANTIAGO) di Lapas Kelas IIB Sumedang. Artikel dirancang sebagai studi kasus deskriptif dengan periode dokumentasi yang dinyatakan penulis, yaitu Juli 2026. Rekonstruksi awal alur bersumber dari keterangan penulis dan belum diverifikasi terhadap berkas primer dalam naskah ini. Alur yang disampaikan mencakup kedatangan, pengambilan nomor melalui mesin self-service yang terintegrasi dengan SANTIAGO, waktu tunggu, bantuan petugas, informasi dan pemanggilan melalui audio otomatis serta tampilan nomor di layar, pendaftaran dan pemeriksaan awal dalam satu area, pemeriksaan lanjutan di P2U, lalu masuk ke dalam lapas. Evaluasi internal yang disebut dalam naskah terdahulu melibatkan delapan responden dan enam item dengan skor butir yang dilaporkan 4,3–5,0 pada skala lima; angka tersebut belum diaudit terhadap instrumen dan jawaban mentah sehingga hanya diperlakukan sebagai indikasi persepsi yang belum terverifikasi. Artikel ini mengidentifikasi peran potensial sistem pada penataan antrian dan akses informasi, sekaligus menempatkan pemeriksaan dan keputusan keamanan sebagai aktivitas yang memerlukan pelaksana berwenang. Karena berkas pendukung belum disertakan untuk audit pada tahap ini, temuan merupakan pemetaan awal dan tidak digunakan untuk menyimpulkan efektivitas atau dampak kausal SANTIAGO.References
Almomani, A., Al-Kasasbeh, M., & Alomari, K. (2022). Digital transformation in public sector services: A systematic review. International Journal of Data and Network Science, 6(4), 1179–1192.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering. Routledge.
Gräfe, P., Marienfeldt, J., Wehmeier, L. M., & Kuhlmann, S. (2024). Changing tasks and changing public servants? The digitalisation and automation of public administrative work.
Griffin, M. L., Hogan, N. L., Lambert, E. G., Tucker-Gail, K. A., & Baker, D. N. (2010). Job involvement, job stress, job satisfaction, and organizational commitment and the burnout of correctional staff. Criminal Justice and Behavior, 37(2), 239–255.
Hardiyansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya (Edisi revisi). Gava Media.
Ismail, A., Azman, N. A., & Hamid, N. A. (2022). Digital public service delivery and citizen satisfaction: A review of recent studies. Sustainability, 14(18), 11317.
Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001
Lindgren, I., & van Veenstra, A. F. (2018). Digital government transformation: A case illustrating public e-service development as part of public sector transformation. In Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (pp. 1–6). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3209281.3209302
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002
Millard, J., & Schade, S. (2023). Impact of digital transformation on public governance - New forms of policy-making and the provision of innovative, people-centric and inclusive public services. European Commission Joint Research Centre.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Keamanan dan Ketertiban pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8126-4
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144.
