Penguatan Informasi Publik Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu Melalui Pengembangan Website dan Media Visual Layanan
DOI:
https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-419Keywords:
Balai Pemasyarakatan, Informasi Publik, Pelayanan Publik Digital, Reintegrasi Sosial, WebsiteAbstract
Informasi publik pada Balai Pemasyarakatan harus mudah diakses, akurat, dan dipahami karena klien, keluarga, serta pengguna layanan membutuhkan kepastian prosedur selama proses reintegrasi sosial. Observasi awal di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu menunjukkan bahwa informasi pelayanan masih dominan disampaikan melalui penjelasan langsung petugas, sedangkan website resmi yang terintegrasi dan media visual alur layanan belum tersedia secara optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengembangkan kanal informasi digital dan visual yang saling melengkapi. Pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif melalui koordinasi, observasi pelayanan, pemetaan kebutuhan, pengumpulan dan validasi konten, pengembangan website, perancangan banner, peninjauan bersama mitra, serta penyerahan luaran. Ketercapaian dinilai melalui daftar periksa luaran dan perbandingan kondisi informasi sebelum dan setelah program. Kegiatan menghasilkan website informasi publik yang memuat profil, tugas, layanan, kegiatan, dan kontak instansi, serta banner alur pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dan mekanisme izin klien keluar kota/luar negeri. Luaran tersebut memperluas pilihan akses informasi awal dan menyediakan bahan bantu bagi petugas dalam menjelaskan prosedur dasar. Keterbatasan program mencakup belum adanya pengukuran efektivitas berbasis pengguna, waktu pelaksanaan yang terbatas, dan kebutuhan pembaruan konten secara berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media informasi yang sederhana, tervalidasi, dan mudah dipelihara dapat menjadi fondasi praktis bagi pelayanan pemasyarakatan yang lebih transparan.References
Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. Public Management Review, 20(5), 633–646. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181
Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. Public Management Review, 26(7), 1963–1987. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Yuliantini, L. S., & Purnomo, E. P. (2024). The citizens’ satisfaction on service quality of mobile government: Case study of WargaKu Surabaya application. Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control, 9(1), 89–100. https://doi.org/10.22219/kinetik.v9i1.1884

