PENERAPAN ASAS TRANSISI DAN LEX MITIOR DALAM MASA PERALIHAN KUHP NASIONAL: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI NOMOR 31/PID.B/2025/PN WGW
- Authors
-
-
Kartika Febriana Putri
Fakultas Hukum Universitas JemberAuthor -
Muhammad Daffa Firansyah
Fakultas Hukum Universitas JemberAuthor -
Iin Oktavia Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas JemberAuthor -
Agnes Arianti
Fakultas Hukum Universitas JemberAuthor
-
- Abstract
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 yang disebut dengan KUHP Nasional menimbulkan persoalan hukum pidana antarwaktu terhadap perkara yang perbuatannya dilakukan pada saat KUHP lama berlaku, tetapi diputus setelah KUHP Nasional berlaku. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan asas transisi dan asas lex mitior dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw atas nama terdakwa La Rado bin Jauda. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Menggunakan teknik analisis tolak ukur lima tahap yang diturunkan dari Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026.
- References
-
Armiana Saputri, Ninda, dan Emmilia Rusdiana. 2026. “Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.” Science and Education Journal (SICEDU) 5 (2): 870–876. https://doi.org/10.31004/sicedu.v5i2.371.
Ayuningsih, Anisa. Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan di Masa Transisi Kuhp Baru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 255/PID.SUS/2025/PN CKR Sampai dengan Putusan Kasasi Nomor 1712 K/PID.SUS/2026). 2 (t.t.).
Muhammad Fatahillah Akbar, dan Beniharmoni Harefa. “Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia: Reconstruction of Judicial Decisions and Legal Remedies in Indonesia’s New Criminal Procedure Code.” Jurnal Hukum Pidana Indonesia 3, no. 2 (2026): 133–52. https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i2.54.
Nurhalizah, Aisyah, dan Bayu Wishnu Buana. 2025. “Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti dalam Reformasi KUHP Indonesia.” Journal Juridisch 3 (3): 210–220. https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490.
Oktaviani, Annisabella, Dewi Rhosita Hayati, Defrianus Nong Deris, dan Agustinus Adriyanto Keiya. 2026. “Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 7 (2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31911.
Sofian, Ahmad. Batas Penafsiran Penghasutan dalam Kebebasan Menyampaikan Ekspresi Politik. 10, no. 2 (2026).
Sekti, Guntoro Eka. 2025. “Sekelumit Perubahan Aturan Pidana, Semoga Tidak Rumit.” Dandapala, 30 Desember. https://dandapala.com/article/detail/sekelumit-perubahan-aturan-pidana-semoga-tidak-rumit.
Sunoto. 2026. “Sepekan Pemberlakuan KUHP Baru dan Transisi Hukum yang Tak Pernah Mulus.” Dandapala, 8 Januari. https://dandapala.com/opini/detail/sepekan-pemberlakuan-kuhp-baru-dan-transisi-hukum-yang-tak-pernah-mulus.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 31/Pid.B/2025/PN Wgw, diucapkan pada 21 Januari 2026. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles