TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998
- Authors
-
-
Atikah Rajwa Khairiyah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Nisrina Fajrin Miftahul Dinda
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Sava Alesya
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Muthi’ah Lathifah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Daurada Beryl Soffina Widadi
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Reva Asyifaa Fi Khadijah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Suryo Ediyono
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- hak asasi manusia Indonesia, pelanggaran HAM berat, peristiwa 1998, tanggung jawab negara, keadilan Indonesia
- Abstract
- Peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi damai, yang mengakibatkan meninggalnya empat mahasiswa serta menimbulkan luka-luka pada sejumlah peserta aksi lainnya. Tindakan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap berbagai hak dasar yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan dan rasa aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam Tragedi Trisakti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta-fakta yang terjadi dalam Tragedi Trisakti dan ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tragedi Trisakti mengandung indikasi pelanggaran terhadap beberapa hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, penyelesaian kasus yang belum sepenuhnya tuntas menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan prinsip keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum dan HAM serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- References
-
Jurnal
Marjum, PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) (Kajian pada Mata Pelajaran Sejarah), Jurnal Ilmiah Nizamia, ISSN: 2656-4262, Volume. 5, Nomor. 2, Tahun 2023, MAN 2 Polewali Mandar.
Ashanti Fairuza, et al., Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Trisakti Tahun 1998 , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, ISSN: 2599-2694 , Volume. 12, Nomor. 2, Tahun 2024, Institut Teknologi Bandung.
Amanda Devina Julianti, et al., KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI, Jurnal Media Akademik, ISSN: 3031-5220 , Volume. 3 Nomor. 2, Tahun 2025, Universitas Indonesia.
Perundang Undangan
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28G
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28E
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28A
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 1
Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Fathul Mubarak, Amirul Mu’minin, Kurniati, PENGELOLAAN HARTA WAKAF DALAM MAZHAB SYAFI’I, MALIKI, DAN HAMBALI SERTA IMPLIKASINYA BAGI WAKIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang, OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAM MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nurfajriyah Amalia, Nessya Aurellia R, Nadia Hazna S, M Fauzan Rizqon R, ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.