ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR
- Authors
-
-
Agita Sri Aloina
Universitas PancasilaAuthor -
Tasya Rahmadiyanti
Universitas PancasilaAuthor -
Alifah Syahidna Zahra
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- pembunuhan berencana, oknum TNI, peradilan militer, pertanggungjawaban pidana, analisis yuridis
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara Imam Masykur berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dilakukan secara bersama-sama (deelneming). Selain itu, proses penegakan hukum dalam peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal kewenangan absolut dan penerapan hukum pidana militer. Putusan hakim dinilai telah mempertimbangkan unsur yuridis, fakta persidangan, serta aspek keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan aparat militer.
- References
-
Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho, A. (2019). "Medeplegen dalam Hukum Pidana Indonesia". Yustisia Jurnal Hukum, 8(3), 400-420.
Pratiwi, N. (2022). "Analisis Yuridis Abuse of Power Aparat Penegak Hukum". Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 78-95.
R. Soesilo. (2017). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Komentarnya. Bogor: Politeia.
Suryadi, E. (2021). "Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pasal 340 KUHP)". Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 245-260.
Wirjono Prodjodikoro. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Jurnal Multidisciplinary Perspectives in Science and Technology (MPST). (2025). Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pembunuhan oleh Oknum TNI terhadap Imam Masykur. Vol. 1 No. 4, hlm. 7–24.
Fitri, dkk. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Oknum Aparat Militer. Journal MPST, Vol. 1 No. 4.
BBC News Indonesia. (2023, 15 November). "Tiga prajurit TNI AD divonis seumur hidup karena culik dan bunuh warga Aceh".
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxrg2v2e2po
Detik.com. (2023, 10 Oktober). "Kronologi Oknum TNI Culik Imam Masykur, Peras Keluarga Rp 30 Juta".
https://news.detik.com/berita/d-699xxxx
Kompas.com. (2023, 14 November). "3 Prajurit TNI Divonis Seumur Hidup Bunuh Imam Masykur".
https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/.
Komnas HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM oleh Aparat. Jakarta: Komnas HAM.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2024).
Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Militer II-08/WALGALL II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02 tentang Perkara Imam Masykur.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Mayasari, Lidya Puspita Sari, Muhammad Dzaki El Shirazi, REKONSTRUKSI PENDIDIKAN PANCASILA DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: MEMBANGUN ETIKA DIGITAL DAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Febrianti, Rini Winarsih, Syaiful Bahri, PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nuri’ah Natis Soleha, Oci Senjaya, VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.