ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR
- Authors
-
-
Agita Sri Aloina
Universitas PancasilaAuthor -
Tasya Rahmadiyanti
Universitas PancasilaAuthor -
Alifah Syahidna Zahra
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- pembunuhan berencana, oknum TNI, peradilan militer, pertanggungjawaban pidana, analisis yuridis
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara Imam Masykur berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dilakukan secara bersama-sama (deelneming). Selain itu, proses penegakan hukum dalam peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal kewenangan absolut dan penerapan hukum pidana militer. Putusan hakim dinilai telah mempertimbangkan unsur yuridis, fakta persidangan, serta aspek keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan aparat militer.
- References
-
Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho, A. (2019). "Medeplegen dalam Hukum Pidana Indonesia". Yustisia Jurnal Hukum, 8(3), 400-420.
Pratiwi, N. (2022). "Analisis Yuridis Abuse of Power Aparat Penegak Hukum". Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 78-95.
R. Soesilo. (2017). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Komentarnya. Bogor: Politeia.
Suryadi, E. (2021). "Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pasal 340 KUHP)". Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 245-260.
Wirjono Prodjodikoro. (1991). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Jurnal Multidisciplinary Perspectives in Science and Technology (MPST). (2025). Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pembunuhan oleh Oknum TNI terhadap Imam Masykur. Vol. 1 No. 4, hlm. 7–24.
Fitri, dkk. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Oknum Aparat Militer. Journal MPST, Vol. 1 No. 4.
BBC News Indonesia. (2023, 15 November). "Tiga prajurit TNI AD divonis seumur hidup karena culik dan bunuh warga Aceh".
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxrg2v2e2po
Detik.com. (2023, 10 Oktober). "Kronologi Oknum TNI Culik Imam Masykur, Peras Keluarga Rp 30 Juta".
https://news.detik.com/berita/d-699xxxx
Kompas.com. (2023, 14 November). "3 Prajurit TNI Divonis Seumur Hidup Bunuh Imam Masykur".
https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/.
Komnas HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM oleh Aparat. Jakarta: Komnas HAM.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2024).
Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Militer II-08/WALGALL II-08 Jakarta Nomor 02/K/Pid/2023/PM.02 tentang Perkara Imam Masykur.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mariyah Ulfah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT PENDEKAR BODOH CABANG BANDUNG (D'COST BANDUNG INDAH PLAZA-BIP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.