PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl

• Dinda Azka Aulia

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Chika Ardellia Khanza

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Safa Aqila Ilzan

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Aryuni Fajriah Sabrina

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Chairunnisa Ardiyanti

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

Amaliyah, P. S. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 4221-4238.

Aris Munandar Ar dkk., “Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia,” Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024): hlm. 247, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140.

Darto, A., Alam, A. S., dan Purwaningtyas, F. D. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana.” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 257-264.

Fadlian, A. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis.” Jurnal Hukum Positum Vol. 5, No. 2, 2020, hlm, 10-19.

Hamzah, A. (2008). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Harahap. M. Y. (2009). Pembangunan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika.

Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 8(1), 587-594.

Hiariej. E. O. S. (2012). Teori dan hukum pembuktian. Erlangga.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Hukumonline. (2024, Mei 29). Pasal 44 KUHP lama tentang alasan pemaaf tindak pidana. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-44-kuhp-lama-tentang-alasan-pemaaf-tindak-pidana-lt66573ea131904/

Ifra, I. H. (2021, Agustus, 3). Psikiatris dan penghapus pertanggungjawaban pidana perspektif Pasal 44 KUHP. Direktorat Jendral Pemasyarakatan.https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp

Jauhari, S. D. (2025). Studi perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/ PN Gdt dan Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/ PN Stb) (master’s thesis, Universitas Lampung). Digital LIbrary Universitas Lampung.

Kumendong, W. J. (2016). Cakupan terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab berdasarkan Pasal 44 KUHPidana

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2004, September 13). Hakim PN Sungailat perdana jatuhkan putusan pemaafan hakim. Marenews Mahkamah Agung Republik. Indonesia.https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-pn-sungailiat-perdana-jatuhkan-putusan-pemaafan-hakim-0Np

Mardian Putra Frans, “Telaah Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009, Jurnal Hukum, Vol 9, (2022), hlm 86.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, R. (2025) Pembaruan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual dan mental dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Oratmangun, A. Y. “Kajian Hukum terhadap Kemampuan Pertanggungjawaban Menurut Pasal 44 KUHP.” Lex et Societatis Vol. 4, No. 5, 2016.

Papandrio, P. (2020). PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Putusan Negeri Andoolo. (2024). Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Thani, S., Hidayat, H., Bahresi, B., Muksalmina, M., & Asmara, R. (2025, November). Analisis hukum tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP baru. In Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS) (Vol. 5).

Rismala, S. (2025). PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN IBU POSTPARTUM DEPRESSION TERHADAP ANAKNYA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

Rohmah, S. F,. Suryagalih, Y., Prasetya, W. S,. & Mulyadi, D. (2025). Komparasi Yuridis pertanggungjawaban pidana penderita ganggung jiwa dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pustaka Galuh Justisi, 4(1), 41-49. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/5786

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rozi, F. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), 19-33.

Sarapia, S. (2023). Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

Wati, N. A., & Faisol, S. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid. Sus/2010. Law, Development and Justice Review, 7(3), 250-269.

Zubaba, B., & Windari, R. (2025). Ketidaktepatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Nasional. JURNAL RECHTENS, 14(2), 281-308.

• PDF