REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
- Authors
-
-
Melanie Pita Lestari
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor
-
- Keywords:
- anak penyandang disabilitas; hak pendidikan; pendidikan inklusif; reformulasi kebijakan; peran negara
- Abstract
- Hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab langsung negara. Namun, kesenjangan antara kerangka normatif yang telah tersedia dan realitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia masih sangat signifikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dua permasalahan pokok, yakni: pertama, bagaimana kondisi aktual perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan kedua, bagaimana reformulasi peran negara yang ideal guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak tersebut secara substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan jaminan pemenuhan hak secara optimal karena lemahnya mekanisme akomodasi yang layak, keterbatasan anggaran pendidikan khusus, serta disparitas implementasi antardaerah yang sangat tinggi. Reformulasi peran negara yang diperlukan mencakup penguatan kewajiban akomodasi yang layak sebagai standar minimum, reformasi skema pendanaan pendidikan inklusif, serta pembentukan mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi peran negara yang bersifat komprehensif, terstruktur, dan berbasis hak merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya hak pendidikan anak penyandang disabilitas secara nyata dan bermartabat.
- References
-
Buku
Simanjuntak, E. (2022). Rekonstruksi kebijakan pendidikan inklusif: Studi komparatif Indonesia dan negara ASEAN. Alfabeta.
Syahroni, A. (2022). Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus: Perspektif hukum dan kebijakan publik. Rajawali Press.
Rahayu, S. (2023). Hukum pendidikan inklusif di Indonesia: Telaah normatif dan implementasi. FH UII Press.
Jurnal
Anggraini, D., & Muin, F. (2023). Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas perspektif hukum hak asasi manusia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(2), 318-342.
Hanafi, Y., & Novita, L. (2023). Reformulasi kebijakan pendidikan inklusif berbasis hak asasi manusia bagi anak penyandang disabilitas. Jurnal Konstitusi, 20(3), 488-515.
Hidayah, N., & Supriyanto, B. (2023). Implementasi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusif. Jurnal Penelitian Pendidikan, 23(1), 48-72.
Puspitawati, R., & Kurniawan, H. (2023). Kesenjangan akses pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di sekolah reguler Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 8(2), 135-160.
Wahyuni, T., & Prasetyo, D. (2023). Evaluasi kebijakan dana alokasi khusus pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), 78-105.
Zain, M. A. (2023). Penguatan peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendekatan akomodasi layak. Jurnal Hukum Pembangunan, 53(4), 402-428.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendidikan Inklusif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 578.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 72/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dokumen Internasional
United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. UN General Assembly Resolution 61/106.
UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education. UNESCO.
United Nations Children's Fund. (2023). The state of the world's children 2023: For every child, vaccination. UNICEF.
Komisi Nasional Disabilitas. (2023). Laporan monitoring implementasi hak pendidikan penyandang disabilitas. KND.
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pendidikan 2023. BPS.
- Downloads
- Published
- 2026-07-01
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mariyah Ulfah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT PENDEKAR BODOH CABANG BANDUNG (D'COST BANDUNG INDAH PLAZA-BIP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Della Angelica Putri, Abraham Ferry Rosando, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.