ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR
- Authors
-
-
Rizal Abdul Munir
Universitas DjuandaAuthor -
Asep Thobibudin Qolyubi
Universitas DjuandaAuthor -
Danu Suryani
Universitas DjuandaAuthor
-
- Keywords:
- Badan Permusyawaratan Desa, Proses Legislasi, Peraturan Desa, Desa Pancawati, Partisipasi Masyarakat
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi legislatif yang sangat penting dalam pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan desa. Namun, dalam praktiknya, BPD di Desa Pancawati menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prosedur legislasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses legislasi, seperti melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, banyak peraturan desa yang belum dijalankan dengan maksimal. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan intensif, perbaikan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi perlu ditingkatkan untuk memastikan peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.
- References
-
Ajat Sudrajat. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Bandung. 2020. Hlm. 207
Regy Hilman Pahlawan. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Jurnal Civic Hukum. VOL 04. 04 November 2019. Hlm. 147-54.
Yustika Mahdania. Aminuddin Ilmar. Audyna Mayasari Muin. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Living Law. 2022. Hlm. 142
Galuh Candra Purnamasari. Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 2019. Hlm. 162
Thansri Gazali Syahfei. Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah The Legal Effectiveness Of The Implementation Of Local Government Pendahuluan Negara Yang Demokratis Memberikan Jaminan Penuh Terhadap Hak-Hak Rakyat. Demi Mencapai Dan Mewujudkan Negara Yang Demokrat. Jurnal Living Law. 2021. Hlm 132-141.
Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17
Yusrina Handayani. Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
Sofian Malik. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Maranatha. 2020. Hlm. 327
Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas and Walid Mustafa Sembiring. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Situ. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA. 2016. Hlm. 163
Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17
Suwari Akhmaddhian. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran Majalengka. Empowerment. Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2020. Hlm. 6-13
Akhmaddhian. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia.2021. Hlm 217.
Salim. Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2021. Hlm. 52
Robert J.Mockler. Pengertian Teori Pengawasan. Jakarta. 2022. Hlm 100
Siti Rodhiya and Muhammad Harir. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum. 2021. Hlm 294
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfinusa Wiramukti, Danu Suryani, Muhammad Arsjad Yusuf, PEMBINAAN SDM POLRI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI BAGIAN SDM POLRES BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalisya Najwa Hariadi, Fatkhiyatur Rohmah, Nirmala Intan Cahyani, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.