ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR

Authors

  • Rizal Abdul Munir

    Universitas Djuanda
    Author

  • Asep Thobibudin Qolyubi

    Universitas Djuanda
    Author

  • Danu Suryani

    Universitas Djuanda
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/4hwc0q91
Keywords:
Badan Permusyawaratan Desa, Proses Legislasi, Peraturan Desa, Desa Pancawati, Partisipasi Masyarakat
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi legislatif yang sangat penting dalam pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan desa. Namun, dalam praktiknya, BPD di Desa Pancawati menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman anggota BPD tentang prosedur legislasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masalah koordinasi antara BPD dan Kepala Desa. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki proses legislasi, seperti melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, banyak peraturan desa yang belum dijalankan dengan maksimal. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan intensif, perbaikan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi perlu ditingkatkan untuk memastikan peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.
References

Ajat Sudrajat. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Bandung. 2020. Hlm. 207

Regy Hilman Pahlawan. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Jurnal Civic Hukum. VOL 04. 04 November 2019. Hlm. 147-54.

Yustika Mahdania. Aminuddin Ilmar. Audyna Mayasari Muin. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Living Law. 2022. Hlm. 142

Galuh Candra Purnamasari. Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 2019. Hlm. 162

Thansri Gazali Syahfei. Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah The Legal Effectiveness Of The Implementation Of Local Government Pendahuluan Negara Yang Demokratis Memberikan Jaminan Penuh Terhadap Hak-Hak Rakyat. Demi Mencapai Dan Mewujudkan Negara Yang Demokrat. Jurnal Living Law. 2021. Hlm 132-141.

Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17

Yusrina Handayani. Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia

Sofian Malik. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Maranatha. 2020. Hlm. 327

Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas and Walid Mustafa Sembiring. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Situ. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA. 2016. Hlm. 163

Sudrajat. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa. 2021. Hlm. 16-17

Suwari Akhmaddhian. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran Majalengka. Empowerment. Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2020. Hlm. 6-13

Akhmaddhian. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia.2021. Hlm 217.

Salim. Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2021. Hlm. 52

Robert J.Mockler. Pengertian Teori Pengawasan. Jakarta. 2022. Hlm 100

Siti Rodhiya and Muhammad Harir. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum. 2021. Hlm 294

Cover Image
Downloads
Published
2026-06-30
Issue
Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(8). https://doi.org/10.2238/4hwc0q91

Similar Articles

141-150 of 252

You may also start an advanced similarity search for this article.